Indikasi Geografis sebagai suatu “tanda” mewakili nama asal daerah/wilayah penghasil barang tertentu secara alamiah karena faktor alam atau hasil kreasi manusia yang ada di daerah/wilayah tersebut. Indikasi geografis  merupakan strategi bisnis yang dapat memberikan nilai komersial terhadap produk karena orisinalitasnya yang tidak bisa dimiliki daerah lain. Untuk melindungi orisinalitas ini bagaimanakah perlindungan hukum terhadap indikasi geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach) karena meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap indikasi geografis. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis kepada Menteri. Dengan kata lain indikasi geografis tidak dapat secara serta merta dilindungi oleh hukum Indonesia apabila tidak dilakukan pendaftaran sebelumnya. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap indikasi geografis.

The implementation of corporate responsibility by PT. Perkebunan Nusantara I Langsa ithe form of partnership and community development programs by observing Law Number 40 year 2007 concerning Limited Liability Companies, Government Regulation Numer 47 year 2012 and strengthened by Ministerial Regulation Number PER-02/MBU/7/2017 concerning the Partnership and Community. Which cannot be denied that the positive impact on the community and environment, specifically in terms of granting capital loans as venture capital for fostered partners in Gampong Alue Dua. in the case of granting capital loasn, a legal relationship arises, namely rights and obligations between the company and the fostered partners considers that the venture capital fund is a grant from the campany.The purpose of this study is to find out and explain the implementation of corporate responsibility to the community and the environment, and explain the implementation constraints and efforts to resolve the implementation of corporate responsibility.This research in an empirical juridical legal research, with qualitative legal research types, the source of legal material used is primary and secondary legal materials, research collection techniques are carried ou by interview and literature study methods, research analysis is done by descriptive analysis.Based on the results of research that PT. Perkebunan Nusantara I Langsa has implemented corporate social resposibilty in the from of the Partnership and Community Development Program. The constraints and resolution efforts faced by PT Perkebunan Nusantara I Langsa in the implementation of corporate social responsibility are divided into two, namely in the Partnership Program, the obstacles include: difficulty finding loan data, no confiscation seizure, wrong perception from the community, The Community Development Program has problems, namely difficulties in place surveys, The solution is a persuasive approach.It is recommended to the company in the partnership program the need for a detailed explanation in the nechanism to be followed by the fostered partners from various stages so that the company has no difficulty in billing the fostered partners, and the company can balance petigas with the company's work area so that it is easy to conduct surveys or the didtribution of aid funds right on target.

Abuse of Narcotics among the younger generation which can damage health and destroy the future of the younger generation and also the continuation of the future of the State then in legal considerations the birth of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics is, to create a prosperous, just and prosperous Indonesian society that is evenly material and spiritual based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the quality of Indonesia's human resources as one of the assets for national development needs to be continuously maintained and improved, including the degree of health; Therefore, to improve the health status of Indonesian human resources in the context of realizing the welfare of the people, it is necessary to make efforts to improve in the field of treatment and health services, among others by seeking the availability of certain types of Narcotics which are urgently needed as drugs and to prevent and eradicate the dangers of abuse and illicit Narcotics trafficking and Narcotics Precursor. The method used in this research is a qualitative normative juridical research method, namely a research method that refers to the legal norms contained in legislation. The conclusion of Articles 18 and 19 of Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health, states that the Government is responsible for empowering and encouraging the active role of the community in all forms of health efforts, and the Government is responsible for the availability of all forms of quality, safe health efforts.  efficient, and affordable.

No abstract

Asas pemisahan horisontal tersirat dalam Pasal 5 UUPA "Hukum agraria yang berlaku atas tanah, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia dan dengan peraturan yang tertuang dalam undang-undang ini serta peraturan perundang-undagan lainnya". Sedangkan dalam kasus di Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues dalam penyelesaian sengketa antara pemilik tanah dan pemilik benda yang ada di atasnya. Asas pemisahan horisontal belum diterapkan secara maksimal karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Penelitian dalam studi ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif-analisis dengan menggunakan tipe penelitian lapangan, kegiatan lapangan dilakukan dengan melalui wawancara dan penelitian pustaka yang bertujuan untuk memberikan hasil analisa yang menyangkut objek yang diteliti berdasarkan hukum positif. penelitian ini menemukan hasil bahwa penerapan asas pemisahan horisontal di Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues tidak secara maksimal. Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa adalah pihak bersengketa tidak menerima kesepakatan, adanya iktikad tidak baik, sulitnya menemukan saksi dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kedudukan asas pemihan horisontal. Dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penyelesaian sengketa tersebut adalahpara pihak dipaksa tunduk dengan putusan yang ditetapkan oleh kepala desa, pendekatan secara personal dilakukan oleh kepala desa kepada pihak yang melekukan iktikad tidak baik, memanfaatkan masyarakat yang mengetahui permasalahan sebagai saksi, dan para pihak yang menyelesaiakan sengkata meskipun minimnya pengetahuanya mengenai asas pemisahan horisontal tersebut.