Asas pemisahan horisontal tersirat dalam Pasal 5 UUPA "Hukum agraria yang berlaku atas tanah, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia dan dengan peraturan yang tertuang dalam undang-undang ini serta peraturan perundang-undagan lainnya". Sedangkan dalam kasus di Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues dalam penyelesaian sengketa antara pemilik tanah dan pemilik benda yang ada di atasnya. Asas pemisahan horisontal belum diterapkan secara maksimal karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Penelitian dalam studi ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif-analisis dengan menggunakan tipe penelitian lapangan, kegiatan lapangan dilakukan dengan melalui wawancara dan penelitian pustaka yang bertujuan untuk memberikan hasil analisa yang menyangkut objek yang diteliti berdasarkan hukum positif. penelitian ini menemukan hasil bahwa penerapan asas pemisahan horisontal di Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues tidak secara maksimal. Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa adalah pihak bersengketa tidak menerima kesepakatan, adanya iktikad tidak baik, sulitnya menemukan saksi dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kedudukan asas pemihan horisontal. Dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penyelesaian sengketa tersebut adalahpara pihak dipaksa tunduk dengan putusan yang ditetapkan oleh kepala desa, pendekatan secara personal dilakukan oleh kepala desa kepada pihak yang melekukan iktikad tidak baik, memanfaatkan masyarakat yang mengetahui permasalahan sebagai saksi, dan para pihak yang menyelesaiakan sengkata meskipun minimnya pengetahuanya mengenai asas pemisahan horisontal tersebut.