Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang Ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Toko Online di facebook

Abstract

E-commerce is an activity of buying and selling through internet media. The existence of legal protection for consumers in buying and selling transactions electronically is very important as a guarantee between business actors and consumers in transactions on digital platforms, especially the Facebook marketplace. This study aims to examine the regulation of online buying and selling transactions and examine the legal protection for consumers due to losses in online buying and selling transactions on Facebook. This study was designed using a normative legal research method with a statutory approach. There are two sources of data used, namely primary and secondary data. The data is obtained through the technique of inventorying or tracing legal materials and then classified, documented, recorded, quoted with a qualitative approach. The results show that e-commerce buying and selling transactions are generally regulated in Law Number 11 of 2008 concerning amendments to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions or abbreviated as ITE, especially Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. , and Law No. 8/1999 on consumer protection. In legal protection for consumers due to losses in online buying and selling transactions on Facebook, it can be categorized into two, namely preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection is legal protection for the community which aims to prevent problems or disputes from occurring. Meanwhile, repressive legal protection is a form of legal protection which is more aimed at resolving disputes

Aspek Hukum Jual Beli Smartphone Dengan IMEI Tidak Terdaftar Pada Central Equipment Identity Register (CEIR) Kementerian Perindustrian

“…Produk telematika, berdasarkan definisi dalam Pasal 1 butir 1 Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009, mencakup berbagai kelompok industri termasuk perangkat keras telekomunikasi dan aksesorisnya, perangkat siaran dan aksesorisnya, komputer dan perangkatannya, perangkat lunak dan konten multimedia, serta industri kreatif dalam teknologi informasi dan komunikasi. Secara spesifik, ponsel tercakup sebagai produk yang harus dipasarkan bersama kartu garansi atau jaminan purna jual dalam Bahasa Indonesia, sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Lampiran I Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 (Saputra, 2023). Salinan Pasal 2 ayat (1) dari Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 menyebutkan bahwa setiap produk elektronik atau telematika, baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang diimpor dan dijual di pasar lokal, harus menyediakan manual penggunaan dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia.…”

“…Menurut Johanes Gunawan, Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (no conflict/pre purchase) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (conflict/post purchase) (Saputra, 2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (no conflict/pre purchase) dapat dilakukan dengan cara antara lain: 1.…”