Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Beserta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Abstract

<jats:p>E-commerce itu sendiri merupakan suatu proses perdagangan yang memiliki karakteristik sendiri dimana suatu perdagangan yang dapat melintasi batas Negara, bahkan tidak bertemunya antara sipenjual dan pembeli, dengan menggunakan media internet sebagai fasilitator. Situasi tersebut dalam satu sisi cukup menguntungkan pihak konsumen,kaerena memiliki banyak cara yang diplih untuk mendapatkan barang atau jasa akan tetapi dilihat dari sisi lain banyak kita lihat pelanggaran hak sebagai konsumen yang terjadi dalam e-commerce yang memang mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce sangat diperlukan. Perlindungan hukum pada pelaku bisnis baik penjual jasa atau barang juga konsumen diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pembungkus proses terjadinya hal tersebut dalam transaksi dunia maya kita sebut e-commerce memiliki aturan juga yaitu dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan normative, untuk normatif sendiri hal ini dibahas berdasarkan undang–undang yang diaplikasikan langsung kepada masyarakat umum. Berdasarkan hal – hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama,Undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 dapat melindungi dan meberikan aturan main dalam dunia bisnis online secara gamblang. kedua, dapat mengatur dari sisi konsumen maupun pelaku bisnis.</jats:p>

Legal Protection for Consumers against the Distribution of Illegal Cosmetics in Online Stores (E-Commerce) in terms of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health

“…Adanya sebuah hukum yang berlaku agar mampu menentukan batasan-batasan tersebut sehingga bisa memberikan sebuah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mengalami kerugian oleh orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya mereka mampu menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Sehingga dalam konteks disini konsumen memerlukan perlindungan hukum, perlindungan hukum konsumen itu sendiri ialah semua peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai hak serta kewajiban seorang kosumen dan produsen yang muncul dari usahanya untuk menuckupi keperluannya serta mengatur upaya untuk memenuhi tercapainya perlindungan hukum untuk keperluan konsumen (Soemarwi & Rizdkia, 2023).…”

“…Pada konteks disini adalah kosmetik ilegal, kosmetik berbahaya ialah yang dalam kandungan produknya terdapat zat-zat yang berbahaya untuk tubuh jika dipakai atau dikonsumsi berpeluang besar merusak jaringan tubuh serta kulit. Sebagai permisalan bisa saja produk kecantikan mengandung zat seperti pemutih, pengawet, atau zat-zat lain yang digunakan dalam dosis yang tinggi atau bahan lain yang memang dilarang oleh Undang-undang kesehatan dalam penggunannya (Soemarwi & Rizdkia, 2023).…”

Legal Protection of Business Actors from Payment Cancellation by E-Commerce Consumers Using a Cash-On-Delivery System

“…However, if the buyer does not act in good faith, the seller may return the goods through a courier and refer the matter to the marketplace who will take further action. In addition, business actors also have obligations, such as acting in good faith in their business, providing good provide information that is true and honest information about about the product, conduct fair and fair consumer fair, and have ensure the quality of goods and services is up to standard 12 . They must also provide the opportunity to test the products and provide compensation if the products are not in accordance with the agreement.…”

Analysis of the Death Penalty in the Context of Human Rights Law

“…Public and Government Opinion: Analysis of public opinion and government shows a shift in views towards the death penalty. While some sectors of society support its use as an effective form of punishment, there is also increased awareness of the potential for abuse and its negative consequences on human rights [26]. 5.…”