Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan

Utama, Wiriya Adhi; Anand, Ghansham

doi:10.21067/jph.v3i1.2344

Cited by 10 publications

(9 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Hukum sejatinya harus dapat memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri (Utama & Anand, 2018).…”

Section: Perlindungan Hukum Pt Dalam Pengurusan Izin Usaha Melalui Ossunclassified

Perlindungan Hukum Bagi Badan Hukum Dalam Proses Online Single Submission (Oss) Terhadap Syarat Operasional Badan Hukum

Sondang

Franciska²,

Martien³

2023

SLJIL

View full text Add to dashboard Cite

A Limited Liability Company is a legal entity which is expressly recognized by law as a legal entity which is a legal subject. The main need for an authentic deed in the business sector is the deed of a limited liability company (PT) legal entity. This study aims to analyze and understand the policies related to obtaining business licenses for limited liability companies in the online single submission system in Indonesia and legal protection for limited liability companies in obtaining business licenses through online single submission in accordance with applicable laws and regulations. The method used in this research is normative juridical research. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Besides that, primary data is also used as a support for secondary data legal material data. By using the theory of legal protection and the theory of legal certainty. From the results of the research that PP Number 24 of 2018 concerning electronically integrated business licensing services, namely weak laws and regulations do not regulate legal protection for business actors who do not make adjustments to OSS. Legal protection for Limited Liability Companies in the form of adjustments in implementing the OSS system, namely regarding changes to the Standard Classification of Indonesian Business Fields for Limited Liability Companies that already have and obtain a legal certificate of detention of a business entity issued by the Ministry of Law and Human Rights. Based on the research results, it can be interpreted that First, PTs that do not make adjustments to business licenses through OSS after the issuance of PP Number 24 of 2018, namely weak laws and regulations do not regulate legal protection for business actors who do not make adjustments

show abstract

Section: Perlindungan Hukum Pt Dalam Pengurusan Izin Usaha Melalui Ossunclassified

Perlindungan Hukum Bagi Badan Hukum Dalam Proses Online Single Submission (Oss) Terhadap Syarat Operasional Badan Hukum

Sondang

Franciska²,

Martien³

2023

SLJIL

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Pegawai Notaris dalam fungsinya sebagai saksi bisa menyampaikan kesaksian sudah sesuainya syarat formal pembentukan suatu akta yang mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m jo Pasal 40 UUJN Perubahan (Ningsih et al, 2019). Keberadaan saksi tetap diperlukan dalam pembentukan akta Notaris karena perannya dapat membantu Notaris melaksanakan jabatannya menjadi lebih aman khususnya dalam hal pembuktian ketika akta yang telah disahkan oleh Notaris terjadi persoalan hukum (Utama et al, 2018). Tertandatanganinya akta Notaris dengan sempurna memiliki arti bahwa akta tersebut telah diakui kebenarannya dan memiliki nilai kebenraran yang sah dalam pembuktian dipengadilan atau atentik.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Kedudukan dan Tanggung Jawab Saksi Akta yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

Prabawa,

Wibawa

2023

j. p pengembangan sains h.

View full text Add to dashboard Cite

Status hukum pegawai Notaris dalam kapasitasnya menjadi saksi guna mendukung sahnya suatu akta autentik merupakan hal yang tak terpisahkan dan memiliki konsekwensi hukum terhadap akta Notaris. Akta Notaris yang menimbulkan persoalan hukum menyebabkan pegawai Notaris yang berfungsi sebagai saksi dalam akta menjadi pihak yang dianggap tahu dan bertanggung jawab atas persoalan hukum yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan tanggung jawab saksi akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Metode penelitian hukum normatif dengan kajian terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan yang masih terdapat kekaburan norma hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik sistem kartu (card system). Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan dengan teknik, deskripsi, interpretasi, sistematisasi, dan evaluasi. Hasil penelitian bahwa saksi tidak bisa dituntut secara hukum terkait substansi akta yang penandatanganannya melibatkan dirinya, megingat kapasitasnya hanya pegawai yang difungsikan oleh Notaris untuk mempersiapkan akta. Kedudukan hukum saksi terkait adanya kewajiban Notaris menyimpan kerahasiaan akta yang pembuatannya dilakukan olehnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 40 UUJN Perubahan tidak diwajibkan secara pasti harus menjaga kerahasiaan subtansi akta. Oleh sebab itu, terhadap saksi tidak bisa diterapkan Pasal 322 KUHP karena kapasitasnya sebagai saksi tidak melekat jabatan profesi. Saksi yang tidak menjaga kerahasiaan dokumen Notaris perbuatannya diklasifikasikan perbuatan melawan hukum.

show abstract

“…The services provided by a notary are related to issues of trust between the parties. Giving trust to a notary also means that a notary can also bear responsibility in the form of legal and moral responsibility (Anand, 2018). A public official is a position held or given to those authorized by law to do authentic deeds, with a notary as a public official given the authority to do authentic deeds.…”

Section: Position Of Notary: General Officermentioning

confidence: 99%

Notary, public official or public official: implications for the position of notary

Aisyiah

Wisnuwardhani

2022

J. Cakrawala Huk.

View full text Add to dashboard Cite

The issue to be discussed is whether there is a shift in the position status of a Notary to a Public Official. A notary is a General public Official according to Notary Office Law. Since Indonesia has acceded to the Apostille Convention, it is necessary to clarify the classification of the Notary position and its implications because the Convention applies to the legal product of Publik Officials. This study discusses whether there is a shift in the position of a Notary to a Public Official and its implications for the Notary Deed, considering the provisions regarding General Public Officials and Publik Officials, including the KIP Law. In conclusion, the classification of Notary occupation, for the sake of legal certainty, as stated in Notary Office Law, is General Public Official. From another perspective, if Notary is classified as a Public Official, this would not immediately force or make the Notary obligated to disclose the Notary Deed they made or the confidential information of the Parties who appear before the Notary.How to cite item: Aisyiah, C., Wisnuwardhani, D. A., (2022), Notary, public official or public official: implications for the position of notary. Jurnal Cakrawala Hukum, 13(3)242-252. doi:10.26905/idjch.v13i3.9012.

show abstract

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan

Cited by 10 publications

References 0 publications

Perlindungan Hukum Bagi Badan Hukum Dalam Proses Online Single Submission (Oss) Terhadap Syarat Operasional Badan Hukum

Perlindungan Hukum Bagi Badan Hukum Dalam Proses Online Single Submission (Oss) Terhadap Syarat Operasional Badan Hukum

Kedudukan dan Tanggung Jawab Saksi Akta yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

Notary, public official or public official: implications for the position of notary

Contact Info

Product

Resources

About