Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja

Abstract

Regulatory problems and the disharmony of laws and regulations in labor law in Indonesia have forced the government to reform the rules through the omnibus law which aims to reduce the unemployment rate in Indonesia. The concept of a state of law (rechtsstaat) adopted by the Indonesian state includes the protection of human rights as well as legal certainty and is based on the law. Economic development is very important for improving people's welfare. The purpose of this study is to analyze the regulation of the omnibus law of work copyright for local workers in foreign investment companies in Indonesia and the form of legal protection of the omnibus law of work copyright for workers. The type of research used is the type of normative law research with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary. The technique of collecting legal materials by analyzing and citing applicable laws and regulations from books, literature, and other sources. The results of the study reveal that the omnibus law concept is one of the breakthroughs to reorganize current regulations. To minimize the occurrence of disharmony and overlapping of existing laws and regulations, the omnibus law is a good plan for structuring regulations. The Indonesian people must formulate new policies that are able to make Indonesia compete with countries in the world to attract investment. These policies must be able to restore the wheels of the slumped Indonesian economy. Regulatory reform is expected to help ensure that laws and regulations in all areas of activity are fully responsive to changing economic, social and technological conditions that surround them.

Analisa Faktor Perlindungan Tenaga Kerja Pada Proyek Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

“…Berkaitan dengan adanya risiko kecelakaan kerja di proyek konstruksi, pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 86 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dan pasal 87 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (Presiden Republik Indonesia, 2003). Selanjutnya, Iswaningsih et al (2021) berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah dalam regulasi dan disharmoni peraturan perundang-undangan dalam hukum ketenagakerjaan, serta dalam rangka mencapai pengurangan yang signifikan tingkat pengangguran di Indonesia dipandang perlu diadakan reformasi terkait perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya memperbaharui undang-undang ketenagakerjaan menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.…”

Status Hukum Penjatuhan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Efisiensi Perusahaan Dampaknya terhadap Eksistensi Perusahaan dari Sudut Pandang Normatif

“…"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Selama masa Pandemi Covid-19 terus terjadi peningkatan PHK oleh pengusaha, yang kemudian PHK tersebut justru menimbulkan perselisihan khususnya terkait perbedaan penafsiran dari pasal-pasal terkait PHK dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada November 2020 pemerintah kemudian mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja), yang merupakan bentuk Undang-Undang sapu jagat atau omnibus law yang berisi beberapa peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk memangkas peraturan-peraturan sehingga lebih efektif (Lainsamputty et al, 2020;Iswaningsih et al, 2021;dan Mardatillah, 2021).…”

The Government as the Intermediate in the Settlement of Labor Disputes in Indonesia

“…This protest was held on October 8, 2020, due to numerous aspects of the work copyright law that were seen as harmful to the workers. If the Omnibus Law on Job Creation is passed, the employees believe their legal rights will be reduced (Iswaningsih, 2021). However, the government's role as a mediator in disputes between employees and employers is the primary subject of discussion in this study.…”