Pernikahan Beda Keyakinan Menurut I Korintus 7:12-16 dan Relevansinya dalam Pluralitas Agama di Indonesia

Abstract

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dari segi agama, pernikahan beda agama sangat potensial untuk terjadi. Namun hingga saat ini pernikahan beda agama masih menjadi perdebatan di kalangan umat Kristen. Rasul Paulus dalam 1 Kor 7:12-16 menyatakan larangan untuk menceraikan pasangan yang tidak beriman. Penelitian bertujuan untuk menggali makna larangan menceraikan pasangan yang tidak beriman tersebut dan relevansinya bagi umat Kristen di Indonesia. Metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) larangan Paulus untuk menceraikan pasangan yang tidak beriman karena keyakinan bahwa proses pengudusan terhadap pasangan tidak beriman tersebut dapat terjadi dalam pernikahan; 2) dalam kaitan dengan pernikahan, hal yang utama adalah terciptanya damai sejahtera; 3) pengajaran Paulus tersebut sangat relevan diterapkan di kalangan umat Kristen di Indonesia dalam bentuk penerimaan terhadap pernikahan beda agama, yang juga dapat dilihat sebagai bagian dari perwujudan damai sejahtera.

Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama Berdasarkan Hukum Kanonik dan Hukum Positif

“…Hal ini sangat berkesan pencatatan sipil bertindak diskriminatif serta mengabaikan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik itu hukum positif negara dan hukum yang ada dalam Gereja Katolik. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan penduduk adalah perkawinan, maka sesungguhnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewajiban mencatatkan perkawinan campur beda agama dengan tidak mencampuradukan sahnya perkawinan dalam perspektif agama khususnya perkawinan campur beda agama dalam Gereja Katolik (Dharmawan, R., Hermanto, Y. P., & Simanjuntak, 2022). Kiranya pencatatan status perkawinan sangat penting dan mendasar yaitu salah satunya demi kepastian hukum atas hak anak sehubungan dengan pendidikan dan nafkah kehidupannya serta warisan apabila terjadi kematian dari ayahnya juga hak istri apabila ditinggal suami karena perceraian dan kematian (Atabik, A., & Mudhiiah, K., 2014).…”