Perserikatan Bangsa-Bangsa: Sistem Pembuatan Keputusan Dan Dilema Intervensi Kemanusiaan

Abstract

Sebagian banyak orang mengenal dan memahami baik sejarah, tujuan dan bahkan peran dari lembaga-lembaga yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum PBB, Sekretariat PBB, WHO, UNHCR, ILO dan seterusnya. Namun, sangat sedikit yang memahami bagaimana sistem pembuatan keputusan di PBB dilakukan dan kompleksitas yang mewarnainya. Tujuan dari artikel ini adalah menjelaskan sistem pembuatan keputusan yang ada di PBB dan kompleksitas tersebut, dengan mengambil kasus keputusan-keputusan untuk intervensi kemanusiaan. Adapun simpulan dari penjelasan artikel ini adalah: 1) jika Majelis Umum PBB bertindak layaknya organ legislatif, maka Dewan Keamanan PBB menjadi organ eksekutif yang lebih kuat dan aristokrat, terlepas pada kompleksitas pembuatan keputusan di dalam organ tersebut. Perbedaan ini menjadi cerminan tidak saja dalam segi efektifitas keputusan di bawah sistem PBB, tetapi mencerminkan segi kepentingan yang hendak didorong; 2) di bawah Majelis Umum PBB yang mewadahi seluruh anggota dengan prinsip equal-representative keputusan seringkali sulit dibebankan, tidak sebaliknya di bawah mekanisme Dewan Keamanan PBB. Namun, pengaruh kepentingan negara anggota Dewan Keamanan PBB lebih kental dibandingkan kemashalatan di bawah konsensus kepentingan seluruh anggota PBB; 3) otoritas intervensi yang dimiliki Dewan Keamanan PBB bersumber pada artikel 2 (4) Piagam PBB, merupakan suatu yang kontradiktif dengan semangat artikel 2 (7) dan menekankan semangat non-intervensi yang diaspirasikan oleh negara poskolonial. Tetapi hal ini menjadi lebih kompleks jika artikel 2 (4) tidak dibebankan, perdamaian dan keamanan internasional menjadi masalah dikemudian hari; dan 4) sebagai gambaran penutup dalam kompleksitas masalah kemanusiaan dalam mekanisme pembuatan kebijakan PBB, saya mengutip Sir Adam Roberts