Pertanggung Jawaban Hukum Anak Terhadap Tindak Pidana (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri)

Abstract

Ada dua tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui penerapan hukum di pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas putusan pengadilan dalam memutuskan kasus tindak pidana anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dan Empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan menggunakan studi komparasi putusan pengadilan Negeri. Sumber data yang digunakan yaitu putusan pengadilan negeri, Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Padang, Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tarutung, Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2019/ PN Masohi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui peraturan Perundang-undangan, buku-buku, artikel, laporan penelitian, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunkan ialah analisis data komparatif yakni membandingkan tiga putusan pengadilan tentang pertanggungjawaban anak terhadap tindak pidana yang dilakukan.Hasil penelitian yang diperoleh dalam tulisan ini yaitu: 1. Penerapan Hukum di Pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. 2. Terjadinya Disparitas Putusan pengadilan selain karena adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang memberi kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, juga dilatarbelakangi oleh pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Anak, Tindak Pidana

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Dieksploitasi Di Kota Kupang

“…Banyak contoh perdagangan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Padahal, menurut (Hasibuan, 2015), anak adalah ciptaan Tuhan yang maha kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang merusak hak-hak dasarnya dalam bentuk berbagai pemanfaatan dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlukan tidak semestinya (Tursilarini, 2016).…”

Disparitas Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Ham

“…aTanggung ajawab aadalah akesadaran amanusia aakan atingkah alaku aatau aperbuatannya ayang adisengaja amaupun ayang atidak adisengaja. (Hasibuan, 2021) Tindak apidana atidak asaja adilakukan aoleh aorang adewasa, atetapi ajuga amelibatkan aanak-anak ayang amasih adibawah aumur ayang aseharusnya aanak amerupakan aharapan aorang atua, aharapan abangsa adan anegara ayang aakan amelanjutkan atongkat aestafet apembangunan aserta amemiliki aperan astrategis, amempunyai aciri aatau asifat akhusus ayang aakan amenjamin akelangsungan aeksistensi abangsa adan anegara apada amasa adepan. aAnak ayang abelum amatang asecara amental adan afisik, akebutuhannya aharus adicukupi, apendapatnya aharus adihargai, adiberikan apendidikan ayang abenar adan akondusif abagi apertumbuhan adan aperkembangan apribadi adan akejiwaannya, aagar adapat atumbuh adan aberkembang amenjadi aanak ayang adapat adiharapkan asebagai apenerus abangsa.…”

“…aHal aini adikarenakan abeberapa ahakim amemberikan aputusan ayang aberbeda aterhadap aanak ayang amelakukan atindak apidana ayang asama. (Hasibuan et al, 2021) Disparitas aputusan ahakim aadalah amasalah ayang atelah alama amenjadi apusat aperhatian akalangan aakademisi, apemerhati adan apraktisi ahukum. aDisparitas aputusan ahakim adianggap asebagai aisu ayang amengganggu adalam asistem aperadilan apidana aterpadu, adan apraktek adisparitas atak ahanya aditemukan adi aIndonesia.…”