Pertanggungjawaban Hukum Dokter Atas Kesalahan Dalam Mendiagnosis Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit

Abstract

Peningkatan inovasi teknologi dalam dewasa ini terus mengalami perkembangan yang tidak dapat terbendung. Begitupula dalam dunia kesehatan/medis, hal ini tentunya sejalan dengan paradigma life style masyarakat yang berusaha ingin mendapatkan dengan cara-cara instan yang berimplikasi secara langsung terhadap kondisi system imun masyarakat. Life style masyarakat yang mengalami perubahan secara drastic dan menimbulkan dampak kepada system imun masyarakat mengakibatkan potensi masyarakat untuk mengalami gejala/kondisi tidak sebagaimana mestinya membuat perkembangan penyelesaian medis dalam dunia kedokteran mengalami perkembangan yang luar biasa, dan hal ini sejalan dengan tindakan yang akan ditempuh oleh dokter. Fokus penelitian kepada bagaimanakah pertangungjawaban Hukum dokter terhadap kesalahan mendiagnosis dalam pelayanan di rumah sakit . Metode yang digubakan dalam peneltian ini adalah kaian yuris normatif dan pendekatan literatur Review.Hasil penelitian menemukan bahwa tanggung jawab seorang dokter yang memiliki akses dan kendali penuh terhadap proses pelayanan medis terhadap pasien yang pertanggungjawaban secara etik dihadapkan pada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan dalam konteks yang lebih luas keluarga korban yang merasa dirugikan akibat segala tindakan yang dilakukan oleh dokter dapat melakukan upaya hukum secara perdata maupun pidana.

The Strength of Proof of MKDKI Decisions in Medical Crime Cases in Indonesia

“…Providing informative education using simple delivery methods; and 4. There is approval and agreement by the patient's family regarding all medical procedures that will be carried out (Budiarsih, 2021). On the other hand, in a medical accident (medical mishap/medical accident) it is something that can be understood, forgiven and not blamed, because in a medical accident the doctor has acted with great care and thoroughness by anticipating various possible consequences for the patient according to the circumstances.…”

Legal Review of Medical Crime: Patient Protection and Professional Responsibility in Medical Practice

“…There are violations of the points of the Indonesian Medical Code of Ethics, which are purely ethical violations, and there are also those which are both ethical and legal violations simultaneously. A violation of ethics does not always mean a violation of the law; conversely, a violation of the law does not always constitute a violation of medical ethics (Erdiansyah, 2013). Apart from that, in the behavior of doctors towards patients, there is no clear standard between violations of the law and violations of the code of ethics, which shows that legal requirements are essential and must be used to resolve problems in medical malpractice.…”

“…Doctors or physicians, being professionals, have the responsibility for every medical procedure performed on patients. While performing his professional responsibilities, he diligently relies on his good intentions, specifically exerting significant efforts guided by his understanding of the doctor's oath, medical code of ethics, and professional standards to provide treatment or assistance to patients (Erdiansyah, 2013). The core ethical principles enshrined in medical codes of conduct in Indonesia frequently intersect with criminal law, creating a crucial overlap that protects patients and ensures responsible healthcare practices.…”

Studi Fenomenologi Proses Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Perawat Di Ruang Rawat Inap Non Bedah Penyakit Dalam Rs X Kota Padang

“…Pedoman Pendokumentasian menurut Hastuti (2011), yaitu (1) Dokumentasikan tiap kali menghubungi dokter bahkan jika dokter tersebut tidak dapat dihubungi, (2) cantumkan waktu tepatnya panggilan dilakukan jika dokter dapat dihubungi dokumentasikan rincian pesan dan respon dokter, (3) bacakan kembali program lisan kepada dokter dan klarifikasi nama klien di catatan klien untuk memastikan identitas klien, (4) catat program lisan hanya jika anda pernah mendengarnya, bukan yang di beritahu kepada anda oleh perawat lain atau oleh personal unit (Cindy, A. 2012) Pendelegasian harus tertulis dengan instruksi yang jelas pelaksanaannya serta petunjuk bila timbul komplikasi disini berlaku bagaimana adanya kewajiban seorang pemberi delegasi (dalam hal ini dokter) untuk memberikan keterangan yang jelas dan perawat mempunyai hak untuk bertanya, harus ada bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaannya dimana perawat dan dokter menjadi suatu partner bukan bawahan, dokter membimbing dan mengawasi tindakan yang didelegasikan tersebut, perawat berhak menolak bila ia merasa tidak mampu (Budhiartie, 2009).…”