Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Tujuan studi ini untuk mendeskripsi dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi serta penentuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana masih berlaku asas “green straf zonder schuld” dengan menggunakan doktrin identifikasi. Selanjutnya tidak semua pasal dalam UU PTPK berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU PTPK dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sehingga diperlukan penafsiran lebih lanjut.
 The purpose of this study is to description and analyze corporate criminal liability as well as corporate determination as perpetrators of corruption crimes under the law on corruption eradication. This study uses normative legal research methods using statutory approaches and analysis of legal concepts. The results showed that in the loading of criminal liability still applies the principle of "green Straf zonder Schuld" Using the doctrine of identification. Furthermore, not all articles in the law on corruption eradication pursuant to article 1 paragraph (3) of the law on corruption eradication may be asked for criminal liability against the corporation so that further interpretation is required.

Criminal Policy on Tobacco Excise at North Sumatra Regional Office of The Directorate General of Customs and Excise (DGCE)

“…Based on the description above, the success of crime prevention must be conditioned on the integration of various policies, which in general we can divide into penal policies and non penal policies (Erdianti, 2019).…”