This article is encouraging this problem solving with finding and analyzing the formulation of the criminal offense criteria to punishable by death in Indonesian criminal law and reformulation of setting the criminal offender measurement that sentenced to death from the perspective of ius constituendum. The article based on normative legal research by examining primary and secondary legal materials by collecting legal-materials using a card system. The analytical approach uses legislation, concepts, and comparisons. The research analysis was present in the form of descriptive analysis with evaluative, systematic, formulating, and argumentative techniques in this article. The results of this research that conducted are the Indonesian criminal law does not regulate the criminal act criteria that punishable by death so that the execution of the death penalty results in injustice to both the perpetrator, the victim, and the community. The reformulation of Indonesian criminal law shall focus on the objectives and guidelines for the punishment of perpetrators of criminal offenses punishable by death refers to the Draft Criminal Code and the involvement of the victim and the community in their interests if in the execution of capital punishment there is a change to imprisonment or life imprisonment

The acceptance of corporation as the subject of criminal act brings problem to criminal law policy in corporation criminal act responsibility. There are 2 principle problems in this study : (1) How is the current criminal law policy in corporation criminal act responsibility?. (2) How is criminal law policy upon the corporation criminal act responsibility in ius constituendum perspective? The research used normative law method with legislation, comparative and law concept analysis approaches. The result of the research : (1) Criminal code has not regulates corporation as the subject of criminal act that is accountable for criminal law, nevertheless it is partial but inconsistent, (2) Criminal Code Bill 1999-2000 has clearly and completely regulated corporation as subject of criminal act and is accountable for criminal law and accept unconditional criminal responsibility as well as substitute criminal responsibility, although with the exception to solve difficult problem in order to prove mistakes made by corporation. Diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, dapat menimbulkan permasalahan kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan pokok, yaitu (1) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana pada saat ini dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi?. (2) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam perspektif ius constituendum ? Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian adalah : (1) KUHP tidak mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sedangkan di beberapa perundang-undangan di luar KUHP telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, namun masih bersifat parsial dan tidak konsisten, (2) Rancangan KUHP 2014-2015 telah mengatur secara lengkap dan tegas korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan menerima pertanggungjawaban pidana mutlak serta pertanggungjawaban pidana pengganti, meskipun dengan pengecualian untuk memecahkan persoalan kesulitan dalam membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh korporasi.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran Hakim secara fungsional berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hakim secara fungsional dalam menilai dan memutus perkara yang melibatkan orang yang cacat karena penyakit berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam perkembangan penegakkan hukumnya saat ini telah dikesampingkan. Hal ini disebabkan masih lemahnya atau kurang jelasnya pengaturan Pasal 44 KUHP terkait peran hakim dalam menilai dan memutus perkara yang melibatkan pelaku tindak pidana yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau karena penyakit, sehingga menimbulkan dualisme pandangan yang berbeda dari setiap sub sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, peradilan). This study aims to analyze the role of Judges functionally based on the provisions of Article 44 of the Criminal Code. The research method used in this study is a normative-law study method using a regulatory and case-rule approach. As for the conclusion of this scientific work, the role of a functional judge and dissolution involving a person who is malformed by article 44 of the criminal code in the current law enforcement development has been ruled out. This is due to the lack of or clarity of the penal code, article 44 of the criminal code relating to the role of judge and cutting a case involving perpetrators whose lives are impaired in growth or because of disease, leading to a different dualismne view from any subsystem of criminal justice (police, prosecutors, justice).

ABSTRAK Diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana, sehingga menimbulkan permasalahan kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan pokok, yaitu (1) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana pada saat ini dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi? (2) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam perspektif ius constituendum ? Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian adalah : (1) KUHP tidak mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan beberapa perundang-undangan di luar KUHP telah mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, namun masih bersifat parsial dan tidak konsisten, (2) Rancangan KUHP 2014-2015 telah mengatur secara lengkap dan tegas korporasi sebagai subyek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan menerima pertanggungjawaban pidana mutlak serta pertanggungjawaban pidana pengganti, meskipun dengan pengecualian untuk memecahkan persoalan kesulitan dalam membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh korporasi. Kata kunci : Kebijakan korporasi, Tindak pidana, dan Pertanggungjawaban. ABSTRACT The acceptance of corporation as the subject of criminal act brings problem to criminal law policy in corporation criminal act responsibility. There are 2 principle problems in this study : (1) How is the current criminal law policy in corporation criminal act responsibility? (2) How is criminal law policy upon the corporation criminal act responsibility in ius constituendum perspective? The research used normative law method with legislation, comparative and law concept analysis approaches. The result of the research : (1) Criminal code has not regulates corporation as the subject of criminal act that is accountable for criminal law, nevertheless it is partial but inconsistent, (2) Criminal Code Bill 1999-2000 has clearly and completely regulated corporation as subject of criminal act and is accountable for criminal law and accept unconditional criminal responsibility as well as substitute criminal responsibility, although with the exception to solve difficult problem in order to prove mistakes made by corporation. Keywords: Policy on corporation, Criminal act, and Responsibility.

Legality principle is a fundamental basis in the criminal law. The principle of legality which is in accordance with