Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia

Abstract

The acceptance of corporation as the subject of criminal act brings problem to criminal law policy in corporation criminal act responsibility. There are 2 principle problems in this study : (1) How is the current criminal law policy in corporation criminal act responsibility?. (2) How is criminal law policy upon the corporation criminal act responsibility in ius constituendum perspective? The research used normative law method with legislation, comparative and law concept analysis approaches. The result of the research : (1) Criminal code has not regulates corporation as the subject of criminal act that is accountable for criminal law, nevertheless it is partial but inconsistent, (2) Criminal Code Bill 1999-2000 has clearly and completely regulated corporation as subject of criminal act and is accountable for criminal law and accept unconditional criminal responsibility as well as substitute criminal responsibility, although with the exception to solve difficult problem in order to prove mistakes made by corporation.
 Diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, dapat menimbulkan permasalahan kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan pokok, yaitu (1) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana pada saat ini dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi?. (2) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam perspektif ius constituendum ? Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian adalah : (1) KUHP tidak mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sedangkan di beberapa perundang-undangan di luar KUHP telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, namun masih bersifat parsial dan tidak konsisten, (2) Rancangan KUHP 2014-2015 telah mengatur secara lengkap dan tegas korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan menerima pertanggungjawaban pidana mutlak serta pertanggungjawaban pidana pengganti, meskipun dengan pengecualian untuk memecahkan persoalan kesulitan dalam membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh korporasi.

Reviewing Information and Electronic Transaction Act from a Convention on Cybercrime of 2001

“…Corporate recognition as the subject of the offense must also be followed with its penal liability formulation (Suartha, 2018). It means that when the corporate is liable for criminal offenses committed and personal liability, it needs to be formulated in Article so that its jurisdiction construction is apparent.…”

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“…Dalam menetapkan korporasi dalam kedudukannya sebagai pelaku tindak pidana dan dibebankan pertanggungjawaban pidana, berdasarkan hal tersebut diatas maka asas kesalahan yakni tiada pidana tanpa kesalahan atau yang dikenal sebagai "green straf zonder schuld" masih berlaku mutlak. Alasan utama menerapkan asas ini yakni demi perlindungan masyarakat karena sulitnya pembuktian atas unsur kesalahan 14 . Mengenai penjatuhan sanksi atau pidana yang dikenakan kepada korporasi dan atau pengurusnya, disini konsep pertanggungjawabannya diterapkan dengan doktrin identifikasi, sehingga pidana yang dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan UU PTPK.…”

Political Parties in Corporate Regulation as Subjects of Criminal Law

“…Legal entity is a term that is commonly used in criminal law, criminology, and other fields of law, particularly in civil law where legal entities are also known as "rechts persons," "legal persons," or "legal bodies" (Suartha, 2015). A legal entity refers to an entity or organization that can have its own rights and obligations when committing acts that may go against the law, just like a natural human being who has personal assets that can be sued or brought to court (Subekti, 2003).…”