Podcast : Penyiaran Atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (Over the Top) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Abstract

Tujuan Penulisan yang ingin dicapai pada kajian ini adalah untuk menjawab 2 (dua) pertanyaan sebagai rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana kualifikasi podcast berdasarkan hukum positif di Indonesia? dan kedua, bagaimana pengaturan podcast sebagai penyiaran berbasis internet berdasarkan hukum positif di Indonesia?. Kedua rumusan masalah ini akan dijawab dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan meneliti bahan kepustakaan serta mengkaji hukum positif yang berhubungan dengan Hukum Teknologi, Informasi dan Komunikasi dan Hukum Penyiaran. Berdasarkan hasil kajian artikel ini menyimpulkan bahwa podcast digolongkan dalam layanan konten audio Over The Top, bukan penyiaran. Karakteristik podcast yang hampir sama dengan radio, tetapi tidak serta merta disebut sebagai suatu penyiaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran. Hal ini berimplikasi pada pengaturan podcast yang tidak dapat diatur dalam Undang-undang Penyiaran. Lebih lanjut, Undang-undang ITE tidak dapat menjadi jawaban dalam pengaturan podcast karena tidak mengatur secara rinci teknis dan prosedur dalam penyelenggaraan podcast di Indonesia.

Penyajian Konten Podcast Kreatif dan Berkualitas

“…Tahapan selanjutnya yaitu membuat konten lalu membagikannya ke dunia maya setelah melalui proses pengeditan. Dalam membuat konten podcast, sangat penting untuk mengetahui dan memahami undang-undang yang berlaku di dunia penyiaran berbasis internet utamanya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta peraturan pemerintah terkait kewenangan pemerintah untuk memutuskan akses informasi elektronik bagi yang melanggar hukum [10]. Dengan begitu podcaster dapat mengontrol hal-hal yang mungkin saja bertentangan dengan aturan yang berlaku.…”

Analisis Yuridis Penyedia Layanan Konten Penyiaran Berbasis Internet dengan Layanan Konten Melalui Spectrum Televisi dan Radio

“…Pada mulanya, peran penyiaran sebagai 'nation and character-building', dengan kata lain sebagai sumber informasi publik, pengungkap identitas budaya nasional dan sebagai sarana untuk saling menghubungkan dengan masyarakat yang berbeda-beda maupun yang terpencil. (Silaban et al, 2020) Penyelenggaraan penyiaran semakin berkembang seiring perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Media penyiaran pada umumnya dilakukan melalui media komunikasi massa elektronik yakni radio dan televisi yang menyebarluaskan siarannya menggunakan frekuensi gelombang radio.…”

“…Ketidakjelasan pengaturan mengenai perizinan penyiaran melalui internet menyebabkan kecenderungan terjadinya ketidaksesuaian dengan asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (selanjutnya disebut dengan P3SPS) yang dibuat oleh KPI. (Silaban et al, 2020) Berangkat dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran serta tentunya implikasi pengaturannya dalam penyiaran. UU Penyiaran dan P3SPS telah mengatur secara jelas kegiatan penyiaran tetapi apabila dilihat dari kesinambungan dan subjek yang melakukan kegiatan penyiaran melalui podcast tidak seluruhnya dapat dimasukkan pengaturannya dalam ranah penyiaran dan apabila ditelaah dalam UU Penyiaran juga mewajibkan kegiatan penyiaran dilakukan oleh sebuah lembaga penyiaran (Silaban et al, 2020).…”

“…(Silaban et al, 2020) Berangkat dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran serta tentunya implikasi pengaturannya dalam penyiaran. UU Penyiaran dan P3SPS telah mengatur secara jelas kegiatan penyiaran tetapi apabila dilihat dari kesinambungan dan subjek yang melakukan kegiatan penyiaran melalui podcast tidak seluruhnya dapat dimasukkan pengaturannya dalam ranah penyiaran dan apabila ditelaah dalam UU Penyiaran juga mewajibkan kegiatan penyiaran dilakukan oleh sebuah lembaga penyiaran (Silaban et al, 2020). Dalam hal lain, kita harus melihat bahwa sosial media itu sendiri merupakan produk digital yang berbasis internet (internet-based) yakni layanan konten Over The Top (OTT) yang seharusnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.…”

Analysis of the Motives and Level of Satisfaction of Users of VIDIO.COM as Streaming Media in Indonesia

“…Currently, Indonesians can use digital content services in the form of videos, streaming, and others through media such as Youtube, Netflix, and Vidio. These media are competing to be able to interact, educate, and provide information to the public through content services created so that the satisfaction of people who use the media can be fulfilled [3].…”