Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-negara Modern.

Muhibbuthabry, Muhibbuthabry

doi:10.15408/ajis.v16i1.2891

Cited by 4 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Ketiga, ayat al-Quran yang membicarakan poligami merupakan ayat mutasyabih sehingga kesamarannya dapat menimbulkan tafsiran yang beragama. 9 Pada umumnya ulama-ulama salaf mendukung adanya praktik poligami, berbeda dengan pandangan ulama"-ulama" kalaf (modernis).…”

Section: Kerangka Teori Dan Praktik Poligami DI Tunisiaunclassified

Diskursus Poligami Perspektif Ibnu Asyur: Studi Maqashid Al-Syari‟Ah Dalam Kitab Maqashid Al-Syari‟Ah Al-Islamiyah

Sunarto¹

2019

MISYKAT

View full text Add to dashboard Cite

Poligami baik secara diskursus maupun praktek selalu menjadi perbincangan yang menarik dan kontra produktif. Sebagian kalangan menganggap, bahwa praktik poligami sebagai simbol patriarchal dan marginalisasi kaum perempuan. Sementara di sisi lain poligami dianggap sebagai bagian dari ekspresi keimanan, bahkan merupakan hak asasi yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dalam mensikapi poligami, ulama terbelah menjadi tiga varian. Pada umumnya ulama salaf mendukung adanya poligami, sementara ulama kalaf (modernis) lebih memperketat. Sebagian diantar ulama ada yang memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Muhammad Thahir Ibnu Asyur (1879 M – 1973 M) di antara ulama modern yang memperbolehkan praktik poligami dengan syarat keadilan. Dalam kitabnya: Maqashid al-Syari‟ah al- Islamiyah (sebagai metodologi Maqashid al-Syari‟ah), beliau memperbolehkan praktik poligami dengan dalih kemaslahatan ummah. Konsepsi tersebut berseberangan dengan otoritas pemerintah Tunisia saat itu (Habib Bourguiba) yang melarang adanya praktik poligami.

show abstract

Section: Kerangka Teori Dan Praktik Poligami DI Tunisiaunclassified

Diskursus Poligami Perspektif Ibnu Asyur: Studi Maqashid Al-Syari‟Ah Dalam Kitab Maqashid Al-Syari‟Ah Al-Islamiyah

Sunarto¹

2019

MISYKAT

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Muhibbuthabry, 2016, "Poligami Dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern", Jurnal Ahkam, Vol. XVI, No.…”

mentioning

confidence: 99%

Poligami Dan Kasus Hukum (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Enakmen Islam Selangor 2003, Dan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam)

Akbarizan

Nurcahaya²,

Murhayati³

et al. 2021

HUKUM ISLAM

View full text Add to dashboard Cite

Tujuan penelitian ini untuk membahasa bagaimana hukum poligami dalam Enakmen Islam Selangor 2003 Malaysia, dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, dan bagaimana kasus hukum yang terjadi di Mahkamah Syariah Malaysia dan Pengadilan Agana di Indonesia tentang poligami. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis isi. Desain analisis isi secara rinci terdiri dari langkah-langkah; pengadaan data, pengurangan data, inferensi dan analisis data. Data penelitian ini adalah dokumen Enakmen Islam Selangor 2003, dan Kompilasi Hukum Islam, dan dokumen sidang kasus-kasus hukum di pengadilan. Sepuluh kasus di Pengadilan Agama Indonesia mempersyaratkan persetujuan istri pertama untuk melakukan poligami apabila istri tidak memenuhi syarat alasan untuk berpoligami. Kasus-kasus poligami di Pengadilan Agama hanyalah permohonan untuk mendapatkan izin pengadilan sedangkan kasus-kasus lain seperti suami yang tidak adil dalam berpoligami atau laporan tentang pernikahan poligami tanpa izin tidak ada sama sekali. Hal ini dapat dimaklumi karena tidak diatur sama sekali sanksi atau pidana bagi yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan. Kasus-kasus poligami di Mahkamah Syariah didominasi oleh laporan atas pelanggaran pelaksanaan poligami. Pelanggaran ini dapat diberikan hukuman dan denda dan atau penjara. Apabila hakim meyakini bahwa laki-laki tersebut mampu berbuat adil, mampu secara ekonomi dan calon istrinya memenuhi persyaratan, maka hakim Mahkamah Syariah memutuskan untuk memberikan izin tertulis berpoligami, meskipun istri tidak memberikan persetujuan.

show abstract

“…Perlu diketahui bahwa semangat reaktualisasi hukum Islam dalam bidang hukum keluarga umumnya adalah melindungi dan memperbaiki kedudukan wanita serta melindungi anak-anak. 65 Adanya pengaturan-pengaturan terkait dalam bidang muamalah, khususnya qanun Aceh tentang hukum keluarga, serta mencakup pengaturan atas kejahatan dan pelanggaran, maka upaya pencegahan terjadinya perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah dapat terlaksana, sehingga hak-hak perempuan dan anak-anak khususnya mantan isteri dapat terlindungi. Pengaturan secara khusus melalui qanun dapat saja dilakukan yang penting adalah aturan yang dibuat tersebut tidak saling bersinggungan atau kontra.…”

unclassified

Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga Di Aceh

2017

View full text Add to dashboard Cite

IntisariPerkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak sah menurut hukum negara menyebabkan perkawinan tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh keluarga tidak terlindungi. Selain itu, pengaturan hukum keluarga yang masih bersifat fakultatif dapat menyebabkan kesulitan dalam mewujudkan tujuan hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dalam hubungan keluarga. Persoalan hukum keluarga pada masa kini perlu pengaturan secara serius dan komprehensif, yakni kehadiran Hukum Keluarga di Aceh. Hukum keluarga memiliki peranan yang krusial dalam mengatur berbagai permasalahan mulai dari pembentukan sebuah keluarga hingga memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga.

show abstract

Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-negara Modern.

Cited by 4 publications

References 0 publications

Diskursus Poligami Perspektif Ibnu Asyur: Studi Maqashid Al-Syari‟Ah Dalam Kitab Maqashid Al-Syari‟Ah Al-Islamiyah

Diskursus Poligami Perspektif Ibnu Asyur: Studi Maqashid Al-Syari‟Ah Dalam Kitab Maqashid Al-Syari‟Ah Al-Islamiyah

Poligami Dan Kasus Hukum (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Enakmen Islam Selangor 2003, Dan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam)

Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga Di Aceh

Contact Info

Product

Resources

About