Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan

Agustine, Oly Viana

doi:10.33331/rechtsvinding.v6i1.121

Cited by 5 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Most Indonesians consider marriage agreements taboo to discuss. Therefore, the purpose of making a marriage agreement is to regulate the consequences of marriage involving property (Agustine, 2017).…”

Section: {29mentioning

confidence: 99%

The Issues of Land Tenure in Mixed Marriage

Mujiburohman¹,

Junarto²,

Salim³

et al. 2023

jip

View full text Add to dashboard Cite

One of the problems in mixed marriages of different nationalities is joint property. Most mixed-married couples do not make property separation agreements because they are unaware that the Marriage Law governs them. The absence of a marriage agreement results in a mix of assets, which means that foreigners own half of the joint property. The provisions in the land law/ UUPA state that foreigners are prohibited from having land rights except for usufructuary rights and rental rights. This study applied the normative legal research method with a statutory and case-based approach. This study showed that if mixed marriage actors did not have a property separation agreement, Indonesian citizens' land rights ownership status was equal to that of the foreigners. Second, jurisprudence still required a separation of properties in mixed marriages. The agreement could be made before, during, or after the marriage. Third, marriage institutions could conduct legal smuggling to obtain land rights in Indonesia through borrowing names (nominees), usually carried out in an unregistered marriage.

show abstract

Section: {29mentioning

confidence: 99%

The Issues of Land Tenure in Mixed Marriage

Mujiburohman¹,

Junarto²,

Salim³

et al. 2023

jip

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Aristoteles dalam karyanya "Nicomachean ethics" mendefinisikan keadilan sebagai berbuat baik atau dengan kata lain keadilan adalah kebajikan utama . 13 Prinsip ini beranjak dari asumsi "untuk hal-hal yang sama diperlakukan dengan sama, dan halhal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama pula, secara proporsionalitas. "Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness (Justice as a fairness), dengan mengandung 2 prinsip keadilan, yakni keadilan akan terwujud apabila setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang sama, dan keadilan akan terwujud pula apabila diberikan kesempatan yang sama dan adil atas ketidaksamaan secara sosial dan ekonomi.…”

Section: Kedudukan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Putusan Mah...unclassified

Akibat Hukum Untuk Pemegang Hak Tanggungan Atas Vonis Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/ PUU-XIII/ 2015 Tentang Perjanjian Pernikahan

Gorda

2023

JAH

View full text Add to dashboard Cite

Artikel ini menganalisa dan mengkaji atas kedudukan pihak ketiga pemegang hak tanggungan atas vonis Mahkamah Konstitusi terkait perjanjian pernikahan yang awalnya perjanjian prenuptial menjadi perjanjian postnuptial, khususnya pada pasangan kawin campur. Bank sebagai pemegang hak tanggungan terhadap suatu perjanjian kredit jaminan, selain memiliki dasar prinsip kehati-hatian dalam pemberian kreditnya, diharapkan pula dapat memiliki kepastian hukum dan keadilan dalam kaitannya terhadap perjanjian kredit hak tanggungan yang dibuat sebelum perjanjian perkawinan dibuat oleh pasangan kawin campur. Bank selaku pemberi kredit dalam pembuatan persyaratan kreditnya harus berdasarkan Undang Undang Perbankan dan Peraturan dari Lembaga Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank dalam memberikan kreditnya, juga melihat kredibiltas si calon kreditur. Sehingga pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan dapat diberikan kepada beberapa pasangan perkawinan campur. Berdasarkan penelitian ini perjanjian kredit dengan hak tanggungan maupun perjanjian perkawinan memiliki prinsip dasar dari perjanjian kontraktual, yang berlaku bagi para pihak sehingga memiliki kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Itikad baik melahirkan keadilan dan kepastian hukum. Tata cara pembuatan dan pendaftaran kedua jenis perjanjian ini selama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat pula melahirkan prestasi dari tiap perjanjian tersebut, akan tetapi dalam prakteknya posisi bank selaku pemberi kredit tidak didukung oleh perundang-undangan yang mengaturnya

show abstract

“…Agustine, O. V. (2017). Politik Hukum Perjanjian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan.…”

unclassified

Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran di Indonesia

Prastyawan

2021

mls

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini secara objektif bertujuan untuk menemukan dasar hukum pembuatan penetapan pisah harta pada perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin di Indonesia dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa hak milik atas tanah pada perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan bahan penelitian berupa bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan data pendukung diperoleh dengan melakukan wawancara kepada Ibu Pujiastuti, S.H, selaku Notaris. Teknik analisis data secara deskriptif dengan cara pengolahan data menggabungkan data primer, data sekunder, dan data tersier. Hasil penelitian secara deskriptif yang pertama menunjukkan bahwa Dasar hukum pengajuan permohonan pisah harta pada perkawinan campuran dapat menggunakan ketentuan Pasal 186 KUHPerdata. Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 69/PUU/XIII/2015 dan yurisprudensi dari Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 67/PDT.P/2014/PN.Bks. Hasil penelitian yang kedua penyelesaian sengketa hak milik atas tanah pada perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin di indonesia dengan mengajukan permohonan pisah harta oleh salah satu pasangan suami-isteri ke pengadilan sesuai kopetensi relatifnya. Penyelesaian ini menurut peneliti adalah satu-satunya cara yang terbaik dan legal dimata Hukum

show abstract

Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan

Cited by 5 publications

References 0 publications

The Issues of Land Tenure in Mixed Marriage

The Issues of Land Tenure in Mixed Marriage

Akibat Hukum Untuk Pemegang Hak Tanggungan Atas Vonis Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/ PUU-XIII/ 2015 Tentang Perjanjian Pernikahan

Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran di Indonesia

Contact Info

Product

Resources

About