Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan

Abstract

Abstrak Tindak pidana perkosaan merapakan salah satu bcntuk kejahatan kekerasan terhadap wanita. Dalam perkembangannya tindak pidana ini tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata (moral offence), namun di dalamnya sudah menyentuh pada masalah anger and violence yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran HAM. Mendasarkan perkembangan ini Tim Perancang KUHP Baru memandang perlu untuk mengubah rumusan tindak pidana perkosaan, yaitu tidak lagi pengertiannya seperti yang ada dalam rumusan Pasal 285 KUHP tetapi diperluas sesuai dengan perkembangan dan keadaan di masa mendatang,. Melalui kebijakan atau politik hukum pidana dapat dicapai rumusan tindak pidana perkosaan yang lebih memadai dengan keadaan zaman. Kata kunci : Politik hukum pidana, Kejahatan, Perkosaan. A. PendahuluanDengan berpegang pada alasan politis, sosiologis dan praktis, kehendak untuk menggantikan KUHP dengan KUHP Baru, sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1977. Dalam pembentukan konsep KUHP baru sampai pada tahap Rancangan KUHP Baru sebagai pengganti KUHP ternyata memerlukan proses yang cukup panjang. Dalam kurun waktu tersebut telah terjadi pula beberapa kali perubahan yang terkait dengan penambahan tindak pidana baru baik yang semula tidak ada di dalam dan di luar KUHP maupun diambil dari tindak pidana yang sudah ada dan tersebar di luar KUHP sebagai langkah penyempurnaan untuk menuju pada bentuk Rancangan KUHP Baru.

Analisis Pasal 285 KUHP: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan

“…Dibandingkan pada perkembangan di berbagai negara, maka perumusan Tindakan pemerkosaan di dalam KUHP sudah tak relevan lagi dalam perkembangan sosial. Tindak piadana perkosaan tak menjadi persoalan moral semata-mata (moral offence), tetapi memang terdapat masalah anger and violence telah diklaim sebagai pelanggaran dan pengingkaran HAM (Slamet, 2015).…”

Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia

“…24 Menurut Sudarto, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu serta untuk masa-masa yang akan datang. 25 Apabila dihubungkan dengan masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi apa yang dimaksud Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia| http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law dengan politik hukum pidana itu, tak lain adalah, kebijakan dalam menyeleksi atau melakukan kriminalisasi (criminalization) atau dekriminalisasi (decriminalization) terhadap suatu perbuatan. Secara akademis, menurut Muladi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut: 26 1) kriminalisasi tidak boleh berkesan menimbulkan "over-criminalization" yang masuk kategori "the misuse of criminal sanction"; 2) kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc; 3) kriminalisasi harus mengandung unsur korban baik secara aktual maupun potensial; 4) kriminalisasi harus mempertimbangkan analisa biaya dan hasil (cost benefit principles); 5) kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik support); 6) kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang "enforceable"; 7) kriminalisasi harus mengandung unsur subsosialiteit (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat meskipun kecil sekali); 8) kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.…”