Reaktivasi jalur kereta api di Indonesia sedang digalakkan. Reaktivasi kereta api ini merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan transportasi publik. Saat ini, reaktivasi jalur kereta api di Kecamatan Majalaya yang termasuk segmen Bandung-Ciwidey sedang memasuki tahap inventarisasi lahan. Reaktivasi ini ke depan akan memberikan dampak bagi masyarakat yang bermukim di lokasi tersebut. Masyarakat yang memilih tinggal di lokasi ini pada umumnya beralasan karena tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji kesejahteraan masyarakat ini sehingga menjadi masukan bagi pemangku kepentingan. Tujuan dari penelitian adalah menganalisis kesejahteraan masyarakat ex-bantaran rel kereta api di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Digunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif pada penelitian ini. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportional random sampling dengan jumlah sampel 111 kepala rumah tangga. Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara terstruktur dengan panduan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan keruangan. Hasil penelitian menunjukan secara umum masyarakat termasuk kategori kesejahteraan sedang. Kepala rumah tangga umumnya usia produktif, tamatan sekolah dasar, jumlah tanggungan rata-rata 4,4 jiwa, warga asli Kecamatan Majalaya, bekerja pada sektor industri, akses pendidikan cukup, keamanan tinggi, akses TIK sedang, transportasi cukup, pelayanan kesehatan cukup, fasilitas kesehatan cukup, perumahan permanen, dan tergolong miskin dengan kedalaman kemiskinan sebesar 13,4%. Secara keruangan, kawasan permukiman ex-bantaran rel di Desa Sukamaju yang berlokasi dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan desa lainnya. Sementara itu, Desa Padamulya memiliki persentase kesejahteraan paling rendah. Penentuan kesejahteraan sangat penting dalam upaya mewujudkan hidup layak bagi seluruh lapisan masyarakat dalam agenda pembangunan berkelanjutan.