Problematika Dan Tantangan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Indonesia

Abstract

Kebijakan pemerintah Jokowi untuk menyederhanakan jabatan struktural eselon III dan IV guna mempercepat proses pengambilan keputusan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat perlu diacungi jempol. Kebijakan re-eselonering ini ditujukan agar birokrasi lebih gesit dan adaptif dalam menghadapi perkembangan informasi dan teknologi. Namun, di tengah terobosan baru ini, birokrasi kita telah lama hidup berdampingan dengan struktur patrimonialisme sebagai warisan feodalisme yang mengakar kuat di masyarakat Indonesia. Struktur patrimonial ini telah lama merambah dan menggerogoti tubuh birokrasi dan menimbulkan pola relasi kekuasaan berupa hubungan ketergantungan antara pimpinan dan bawahan. Pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan baru menghadapi situasi ini? Penelitian ini membahas dimensi struktur patrimonialisme yang telah lama merajalela di birokrasi kita dan bagaimana merekomendasikan beberapa langkah strategis kebijakan untuk meminimalkan dan mengatasi struktur patrimonial di birokrasi Indonesia.

Implementasi Kebijakan Penghapusan Jabatan Eselon III Dan IV Ke Dalam Penyetaraan Jabatan Fungsional Dalam Perspektif Hukum

“…Maka Pemerintah menerbitkan Permen PAN RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang mencabut Permen PANRB Nomori28 Tahun 2019. Dampak pemberlakuan Permen PAN RB Nomor 17 Tahun 2021 inilah yang berimbas terhadap system dan mekanisme kerja birokrasi di berbagai instansi pemerintah, salah satunya adalah kewajiban pengangkatan danipelantikan penyetaraanike dalam jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2021 (Abdullah, 2023). Bahkan di beberapa kementerian/lembaga per 1 Januari 2020 para ASN yang menjabat sebagai eselon III dan IV sudah otomatis menjabat nama jabatan baru sebagai jabatan fungsional.…”