Problematika Dan Teknis Penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19

Abstract

Indonesia is a country that adopts a democratic system. In carrying out general elections it is a necessity that has been mandated by the 1945 Constitution in accordance with the sounds of Article 22E Paragraphs (1), (2), (3), (4), (5) and (6). This requirement makes it a condition in selecting Regional Representative Council Members. The government, through Perppu No. 2 of 2020, remains unmoved that the regional head election will be held on 9 December 2020. Apparently this year 2020 has become a year unlike previous years, because in this year specifically Indonesia is in the Covid-19 pandemic and broadly Covid-19 has become a world epidemic today. Initially the 2020 elections will be held on September 23, 2020 to select 9 governors, 224 regents, and 37 mayors simultaneously. In conducting this analysis, the author uses a juridical normative approach, which is an approach aimed at studying the principles of law, and legal schemes. The discussion that the author will elaborate on is how the election is based on laws and regulations, also what kind of problems will arise in the holding of the elections during a pandemic, and what kind of implementation techniques, In order to know the limits of the application of the law to elections in the Covid-19 pandemic.

Partisipasi Politik Masyarakat Medan Deli dalam Pemilihan Walikota di Masa Pandemi Tahun 2020

“…Corona Virus Disease (Covid-19) kini melanda berbagai Negara di dunia. Transmisi Corona Virus Disease (Covid-19) terjadi pada manusia secara cepat sehingga meluas (Sarjan, 2020). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan bahwa sejak 11 Maret 2020 Covid-19 menjadi pandemi global (World Health Organization, 2020).…”

“…Dalam konteks angka partisipasi pemilihan di Indonesia yang juga melaksanakan Pilkada ditengah pandemi, tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan dengan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu di Korea Selatan. Sebagai negara salah satu negara maju, Korea Selatan selain memiliki daya dukung teknis yang lebih baik, begitu juga dengan sistem pemilihan Korsel juga jauh lebih sederhana, serta mendukung mekanisme model pemungutan dan penghitungan tingkat lanjut (Sarjan, 2020). Namun, yang terpenting penyelenggara pemilihan di Indonesia harus memiliki spirit yang sama dengan Korsel, di mana negara tersebut memiliki keberanian mengambil risiko menyelenggarakan pemilihan ditengah pandemi.…”

Pro-Kontra Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Jawa Barat pada Masa Pandemi COVID-19

“…100.000.000,00 (seratus juta rupiah)" (Dpr.go.id, 2020). Pernyataan dalam pasal tersebut tentunya secara tegas menyatakan bahwa masyarakat wajib taat pada aturan yang berlaku dengan tidak berkerumun untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini (Sarjan, Mulya, & Chadijah, 2020).…”

Dinamika Pilkada di Tengah Pandemi dalam Memenuhi Amanat Konstitusi

“…Hergianasari (2020) menuliskan hasil penelitian tentang sosialiasi berbagi pengetahuan serta diskusi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di tengah pandemi Covid-19. Sarjan, et.al. (2020) pembahasan yang diuraikan adalah bagaimana pilkada berdasarkan peraturan perundangundangan dan permasalahan yang akan timbul dalam penyelenggaraan pilkada saat pandemi, serta teknik penyelenggaraanya, dengan tujuan supaya mengetahui batas-batas penerapan hukum terhadap pemilihan umum dimasa pandemi Covid-19.…”