Problematika Konsep Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Abstract

Purpose: The enactment of Law No. 11 of 2020 on Job Creation has modified several provisions governing government administration, one of which concerns discretion. Discretion, defined as the freedom of action of government officials when acting or making decisions, is redefined in the Job Creation Law, as the previous definition was deemed to obstruct investment by defining discretion as limited discretion. The community criticizes discretion, but the Job Creation Law's discretion is due to the numerous problems associated with this concept. Research Methodology: The study's problem formulation is as follows: How is the concept of discretion applied to government administration following the Job Creation Act? What issues arise as a result of the Job Creation Act's change in the concept of discretion? This legal research employs a normative juridical research methodology that combines a statutory and conceptual approach to map the concept of discretion in the Law on Job Creation and the resulting problems. Results: The Employment Creation Act expanded the concept of discretion by eliminating discretionary requirements that are inconsistent with applicable laws and regulations, resulting in several issues, including the possibility of issuing unconstitutional discretion, discretion that is inconsistent with the AUPB, and a concept of discretion that is too broad, disproportionate to the supervision of discretionary officials.

Innovative Strategy for the Application of Discretion in Government Policy in Indonesia: An Analysis

“…The Job Creation Law broadens discretion. Social disagreement results from this shift in discretion, but the Job Creation Law's discretion is too broad and may bring government administration instability (Nurmayani & Farida, 2021).…”

Discretionary Authority of Government Officials After Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in the Perspective of Government Administration: (Case Study of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020)

“…Hal ini dapat dilihat bahwa syarat pelaksanaan diskresi tidak lagi mencantumkan unsur "tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan". Perluasan tersebut diberikan untuk memudahkan Pejabat Pemerintah menjalankan tugas dan kewenangannya dalam rangka mempercepat dan mempermudah investasi di Indonesia karena adanya anggapan bahwa pengaturan kewenangan diskresi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) mempersempit ruang gerak Pejabat Pemerintah untuk mendorong investasi (Farida, 2021). Padahal apabila diskresi tidak memiliki pembatasan maka dikhawatirkan akan terjadi maladministrasi akibat penyalahgunaan kewenangan dan berujung pada tindak pidana, salah satunya tindak pidana korupsi (Farida, 2021).…”

“…Diskresi yang mengalami perluasan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga berpotensi membentuk diskresi yang inkonstitusional (Farida, 2021). Merujuk pada hierarkis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, UUD NRI 1945 menempati posisi hierarkis yang paling tinggi.…”

Diskresi Perekrutan PPNPN (PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI) Berdasarkan Surat Menteri PANRB NO. B/185/M.SM.02.03/2022 Tentang Status Kepegawaian Di Instansi Pemerintah Pusat Serta Pemerintah Daerah

“…Meskipun dapat membantu dalam penyelesaian masalah yang kompleks, perlu ada mekanisme pengawasan dan kendali yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berada dalam batas-batas yang adil dan sesuai dengan kepentingan umum(Nurmayani & Mery Farida, 2021).Penerapan diskresi oleh pejabat pemerintah diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berikut adalah hal-hal penting dalam pelaksanaan diskresi (Rossi Suparman, 2020) : a. Diskresi hanya bisa dilakukan oleh pejabat pemerintah yang memiliki wewenang (Pasal 22 ayat (1)).…”