Profesionalisme Penyelenggara Adhoc dalam Keberatan Saksi di Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan

Abstract

The purpose of this research is to answer the professionalism of the District Election Committee (PPK) in carrying out the adhoc district level recapitulation in carrying out the recapitulation at the sub-district level, in particular the follow-up to the witness's objection makes it possible for various problems that cannot be resolved in the recapitulation at the sub-district level, so that they arise again. at the district level. This study uses the main theory of electoral integrity from Pippa Norris. To explain KDP's professionalism, Gregorius Sahdan's theory of professionalism is used. To see the form of resolution of the witness' objection, the theory of conflict resolution from Spiegel, Novri Susan, and Ralf Dahrendorf will be used. The research findings show that the professionalism of KDP in the recapitulation at the sub-district level is very good in terms of regulatory capacity and implementative capacity. Judging from the administrative capacity, there are still several shortcomings due to reduced accuracy as a result of the very high workload and work intensity of KDP. In addition, the witness's objection in the recapitulation at the sub-district level had been properly accommodated by the PPK based on the provisions of the law and PKPU. The model that was used by the PPK to follow up on the objections of witnesses was discussion (consolidation), recommendations from the District Panwaslu (mediation), and through a lawsuit to the Constitutional Court (arbitration). These methods are applied in stages and conditionally.

Digital dilemma: technology in the vote counting process for general elections and local head elections in Indonesia

“…The procedure of tabulating and consolidating votes plays a crucial part in the implementation of elections, as it directly impacts the eventual vote result, hence selecting the victor of the election. (Amrullah et al, 2021). This phase is not only susceptible to technical glitches but is also a common ground for fraudulent activities.…”

Efektifitas Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara

“…efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan. Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut bagaimana cara melaksanakannya (Amrullah et al, 2021;Anastacia et al, 2021;Chair., & Kariono, 2011;Jamaluddin, 2011) Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kinerja ASN adalah perilaku yang nyata ditampilkan setiap pegawai sebagai prestasi kerja yang dihasilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi dan prinsip-prinsip yang ditetapkan baik dalam kerjasama, pemanfaatan waktu, penggunaan sarana dan prasarana, maupun kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja (Kadarisman, 2018).…”

Legalitas Foto C1 Plano Pengawas TPS Pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Semarang

“…Permasalahan terkait perhitungan suara di tingkat daerah serta ketidaksiapan panitia pengawas juga telah diteliti oleh Amrullah dkk dengan judul Profesionalisme Penyelenggaraan Ad hoc dalam Keberatan Saksi di Tahap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan. Penelitian ini menyatakan bahwa profesionalisme Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus lebih ditingkatkan dalam melakukan rekapitulasi perhitungan suara untuk meminimalisir kesalahan, khususnya persoalan terhadap keberatan saksi (Amrullah et al, 2021). Berdasarkan penelitian Hurasan dkk dengan judul Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu 2019 di Kota Tebing Tinggi, menyatakan bahwa good governance diperlukan dalam tata kelola pemilu yang memfokuskan pada kinerja yang efektif dan efisien sampai pada tingkat Kecamatan (Husri Hurasan et al, 2021).…”