Proses Akomodasi Hukum Islam Kedalam Hukum Pidana Nasional

Abstract

The process of accommodation of Islamic law into the National Criminal Law. The process of accommodation of Islamic law into the national criminal law, actually has been running since the days of the empire, the Dutch colonial era, the era of independence, the days of the old order, up to the current reform era. But its existence continues to be fought by most Muslims in Indonesia, including in the field of criminal law. It is based on the assumption that with the enforcement of the Islamic penal code, the crime that is increasingly spread in the midst of society can gradually be reduced. Accommodation of the Islamic criminal law in the reform era has entered a new era that, with the implementation of caning in Aceh. It is inseparable from the role of politicalparties / member of the House of Representatives. Therefore, need to carefully look at the stage where ideas and materials of Islamic criminal law began to be accommodated into the "Draft Criminal Code" to be formed, because the bill which will be transformed into law in force and binding, after it was enacted. Abstrak: Proses Akomodasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Pidan Nasional. Proses akomodasi hukum Islam kedalam hukum pidana nasional, sebenarnya telah berjalan sejak jaman kesultanan, jaman kolonial Belanda, jaman kemerdekaan, jaman orde lama, sampai dengan jaman reformasi saat ini. Namun eksistensinya terus diperjuangkan oleh sebagian umat Islam Indonesia, termasuk dalam bidang hukum pidana. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa dengan diberlakukannya hukum pidana Islam, maka tindak pidana yang semakin hari semakin merebak di tengah-tengah masyarakat sedikit demi sedikit dapat terkurangi. Pengakomodasian hukum pidana Islam pada era reformasi telah memasuki era baru yaitu, dengan diterapkannya hukuman cambuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini tidak terlepas dari peran partai politik/anggota DPR RI. Karenanya, perlu disimak pada tahapan mana ide dan materi hukum pidana Islam mulai terakomodasi ke dalam “RUU KUHP” yangakan dibentuk, karena RUU tersebut yang akan menjelma menjadi undangundang yang berlaku dan mengikat setelah disahkan. DOI: 10.15408/jch.v2i1.1846

Integrasi Tradisi Dan Penafsiran Al-Quran Serta Perubahan Hukum: Kajian Sosiologi Hukum

“…Proses asimilasi akan timbul apabila ada kelompok yang berbeda kebudayaan saling berinteraksi secara langsung dan terus menerus. Akomodasi diartikan sebagai keadaan keseimbangan dalam hubungan karena nilai yang berlaku lebih banyak arena dapat menyelesaikan pertentangan (Harahap, 2016;Rambe, 2014). Sedangkan akulturasi (pencampuran satu kebudayaan atau hukum dengan unsur luar tanpa menghilangkan sifat dan kekhasan yang dimilikinya (Ernawati & Baharuddin, 2017;Kurniansyah, 2019;Sa`dan, 2016).…”

Heritance Rights of Non-Muslim Heirs in Islamic Law: An Analysis of Case Study Decision No. 1578 / Pdt.G / 2010 / PA. JT

“…In the consideration of the judges regarding a quo case with nebis in idem status, the author is of the opinion that the nebis in idem principle is not attached to the decision, meaning that the decision on the decision is not a binding decision or has permanent legal force. According to legal practitioner Ropaun Rambe, the notion of determining the application is not attached to the principle of nebis in idem, but only has binding force unilaterally, namely the applicant himself, so it is not binding and has no evidentiary power on any party (Rambe, R & Agafi, 2001). So, the judge's reason for saying that he already has permanent legal force and can no longer be sued for the same purpose is incorrect, because the nature of a decision is not binding in its entirety.…”