Quality validation of learning outcomes test instrument of core courses in Polytechnics Health Jakarta II, Indonesia

Abstract

The congruence of learning outcomes and learning achievement test instrument need to be appropriate so that graduates are competent. To evaluate the process of developing learning outcome tests and content validity in the Diploma Program of Polytechnics Health Jakarta II. Survey, descriptive and cross sectional. Collecting data about the validation of learning outcome test questions is done by looking at how the lecturer develops the learning outcomes test and the quality of the test instrument. The development of learning outcomes test questions was carried out with a questionnaire on 40 lecturers randomly selected and content validity data obtained from the exam questions and semester learning plan one expertise courses from seven majors. The questionnaire for the development of learning outcomes was modified by Munadi, while content validation used Lawshe coefficient with a validator number of five people. Descriptive quantitative analysis. Development of 71 % learning test is a combination of essay and multiple-choice questions, 63 % of lecturers make question boxes, 33 % of lecturers always validate the problem with competency or learning achievement and only 22 % of lecturers adjust the questions with the indicators. The content validation ratio is 0.90 with a panel of five experts. The commitment of lecturers and institusions to maintain the quality of the learning outcomes test instrument that is integrated so that evidence based practice needs to be improved so that graduates quality is maintained.

Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau dari Perspektif Hukum

“…Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu 2) Delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan 3) Delegasi tidak dapat diberikan kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi 4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans dapat untuk meminta penjelasan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang tersebut 5) Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut. c. Kewenangan Mandat Menurut (Ngadiarti, Jauhari, El Jannah, Sulistyo, & Dwirahmadi, 2020), kewenangan mandat adalah pelimpahan yang dilakukan dari jabatan yang lebih tinggi kepada jabatan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.…”

“…d) Pengambilan keputusan merupakan tugas dari pemberi wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mandat adalah penyerahan kewenangan lebih tinggi yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat, sedangkan delegasi merupakan penyerahan kewenangan dari lebih tinggi kepada yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (Ngadiarti et al, 2020).…”