2021
DOI: 10.20473/jap.v12i2.29360
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Reformasi Administrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Meningkatkan Petumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Abstract: Reformasi administrasi pemerintah lokal era otonomi daerah sangat dipengaruhi kepemimpinan, kondisi politik lokal, birokrasi, dan hubungan negara-masyarakat. Tujuan paper ini adalah menjelaskan reformasi administrasi pemerintah lokal Kabupaten Banyuwangi periode 2016-2019 yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implikasi praktis paper ini dapat menjadi informasi pemerintah lokal lain di Indonesia dalam melaksanakan reformasi administrasi unt… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1

Citation Types

0
2
0
1

Year Published

2023
2023
2023
2023

Publication Types

Select...
1
1
1

Relationship

0
3

Authors

Journals

citations
Cited by 3 publications
(3 citation statements)
references
References 0 publications
0
2
0
1
Order By: Relevance
“…Dalam sektor pelayanan publik, birokrasi yang efisien dan transparan dapat mempercepat proses perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta penyelesaian masalah administratif. upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan; dan untuk mengetahui kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak (NANANG HARYONO 2016). Selain itu, reformasi birokrasi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendorong investasi, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Dalam sektor pelayanan publik, birokrasi yang efisien dan transparan dapat mempercepat proses perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta penyelesaian masalah administratif. upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan; dan untuk mengetahui kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak (NANANG HARYONO 2016). Selain itu, reformasi birokrasi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendorong investasi, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Networks that should be built to provide collaboration still require ongoing efforts. The end of the collaboration between the three pillars of governance requires a long-term oriented partnership pattern and obtains mutually beneficial results [6].…”
Section: Policy Collaborationmentioning
confidence: 99%
“…The conceptual problem of regional development has been answered through a collaborative governance approach involving the participation of stakeholders, which was recently developed by experts belonging to the new paradigm of public governance (Osborne, 2010). Likewise, various research topics that use a collaborative perspective vary widely, including small industry topics (Dewi, 2012), community-based (Zaenuri et al, 2021), networking (Haryono, 2012), and planning (Sopari et al, 2014;Sulistiyani et al, 2017). Collaborative governance is a governance process that involves all stakeholders with different characteristics in a working relationship to achieve common goals.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%