Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia)

Abstract

Kurang eksplisitnya pengaturan tentang perlidungan data pribadi nasabah menyebabkan terancamnya keamanan para pengguna jasa fintech. Indonesia semestinya mempunyai regulasi mengenai fintech seperti di Uni Eropa dan Malaysia. Meskipun Malaysia mengatur mengenai fintech syariah bukan fintech konvensional tetapi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan fintech konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana konsep pengaturan fintech di Uni Eropa dan juga Malaysia dalam upaya reformasi pengaturan perlindungan data pribadi korban pinjaman online di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan mikro, yakni dengan menganalisis konsep dan norma dari perlindungan bagi korban pinjaman online. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa regulasi fintech yang diterapkan di Indonesia masih hanya sebatas mengatur sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Sehingga perlu adanya legal reform terkiat fintech di Indonesia seperti yang diterapkan Uni Eropa dan Malaysia dengan membentuk lembaga pengawasan serta memberikan kewenangan yang sangat luas bagi OJK untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan online untuk bisa dimuat dalam aturan hukum setingkat undang-undang.

Viktimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial

“…penipuan online dalam e-commerce merupakan penipuan yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang bersifat konvensional dan nyata. Tindak pidana penipuan ini memliki dua bentuk yaitu ada secara konvensional dan disisi lain ada berbasis teknologi (online) (Farhan, et al, 2022). Secara konvensial, sejumlah kecil pelaku lokal dengan metode tatap muka melakukan penipuan dalam bentuk penghapusan utang, pemalsuan barang, memberikan penawaran-penawaran yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu, bersifat membohongi atau menipu yang dilakukan oleh pelaku baik dilakukan secara mandiri atau berkelompok.…”

Kebijakan Legislasi “Cyber Sex” Pada Forum Anonymous Chatbot Telegram Menurut Undang-Undang ITE

“…Seseorang dapat menjalin sebuah interaksi sosial secara tidak langsung tanpa harus bertatap muka satu sama lain. Hanya dengan mengakses internet atau online seseorang dapat berkenalan satu sama lain, berdiskusi, bahkan menjalin relasi bisnis (Farhan, et al, 2022). Perkembangan internet sudah sangat populer dan dikenal di dalam masyarakat.…”

Perbedaan Perlindungan Privasi Konsumen Di Industri Keuangan Dan Non-Keuangan

“…Indonesia dapat belajar dari Uni Eropa dan Malaysia dengan membentuk lembaga khusus pengawasan serta memberikan pengawasan seperti OJK. Hal ini diatur dalam sebuah Undang Undang (Farhan, Hamdani, Astuti, & Fiqri, 2022). Malaysia memiliki sebuah Undang Undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi.…”