Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak

Faisal, Faisal; Rahayu, Derita Prapti

doi:10.14710/mmh.50.3.2021.331-338

Cited by 3 publications

(4 citation statements)

References 7 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…This surely distorts the fundamental essence of the juvenile justice system. [18] As described in the United Nations Administration of Juvenile Justice, the objective of juvenile justice emphasizes the welfare of the child, avoiding the adverse effects of the criminal justice process on them. [16] This requirement implies that some victims won't receive "ganti rugi" through the diversion mechanism, thereby compelling them to seek restitution.…”

Section: Challenges Of "Ganti Rugi" Within Diversion Restorative Just...mentioning

confidence: 99%

Compensation (“Ganti Rugi”): Regulatory Laws and Their Problems in Diversion, Restorative Justice, and Restitution Verdicts in Indonesia

Hendriana,

Pambudi,

Jati

et al. 2023

Advances in Social Science, Education and Humanities Research

View full text Add to dashboard Cite

Victims of criminal acts are often the most adversely affected, while frequently experiencing a domino effect due to the crime committed against them. Compensation or "ganti rugi" in this context is seen as a solution, but there's a gap between the ideal and the actual implementation. This study uses an empirical juridical research method and undergoes qualitative analysis. The findings highlight that "ganti rugi" is only partially regulated within Indonesian legislation. The concept where perpetrators offer "ganti rugi" to their victims is termed as "restitution", but achieving such restitution necessitates a court process. Conversely, "ganti rugi" can also be established based on a peace agreement either in diversion or restorative justice procedures. Reality shows numerous challenges associated with "ganti rugi", whether achieved through diversion, restorative justice, or court-ordered restitution. These include the absence of a solid mechanism to enforce "ganti rugi" in diversion and restorative justice, a pervasive low level of legal awareness among law enforcement and victims, leading to few restitution requests. The often high demands for "ganti rugi" from crime victims and the perpetrator's inability to fulfill them become central concerns. Addressing these issues demands regulations that ensure the execution of "ganti rugi" in all settings, whether in diversion, restorative justice, or through court-mandated restitution.

show abstract

Section: Challenges Of "Ganti Rugi" Within Diversion Restorative Just...mentioning

confidence: 99%

Compensation (“Ganti Rugi”): Regulatory Laws and Their Problems in Diversion, Restorative Justice, and Restitution Verdicts in Indonesia

Hendriana,

Pambudi,

Jati

et al. 2023

Advances in Social Science, Education and Humanities Research

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Maka sebagai aset bangsa, sudah seharusnya anak-anak tersebut harus dijaga dan dilindungi agar tetap bermanfaat bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. asas yang ada pada regulasi ini, disebutkan dalam bunyi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 2 dijelaskan mengenai "sistem peradilan pidana anak diselenggarakan melalui asas non-diskriminasi, perlindungan, keadilan, penghargaan terhadap pendapat anak, kepentingan terbaik bagi perkembangan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, proporsional, pembimbingan anak serta pembinaannya, pemidanaan atau bentuk perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, dan menghindarkan upaya pembalasan (Faisal & Rahayu, 2021).…”

Section: A Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Diversi Anak Atas...unclassified

Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa

Fuad,

Dewi,

Alviolita

2023

View full text Add to dashboard Cite

ABSTRAK Maraknya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh anak bukanlah hal baru. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak kian hari bertambah, bahkan jumlahnya terus mengalami peningkatan. Salah satu hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian adalah bahwa mereka dapat memperoleh diversi. Penelitian ini bertujuan untuk menarik garis besar pemahaman terkait penerapan diversi pada anak terhadap perbuatan pidana pencurian yang dilakukan pelaku anak bersama dengan pelaku orang dewasa. Penelitian ini melakukan kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah metode pendekatan hukum normatif. Metode ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi penerapan diversi anak atas perbuatan pidana pencurian yang dilakukan bersama orang dewasa, dan bagaimana penerapan diversi anak atas tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama orang dewasa. Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/PN.Rap telah mencapai kesepakatan diversi sebagaimana tertuang dalam Penetapan Diversi Nomor 04/Pid.Sus-Anak/PN.Rap. Terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, penyelesaiannya akan selalu merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan kasus yang penyelesaiannya melalui upaya diversi, mengacu pada Pedoman Penetapan Diversi yaitu PERMA Nomor 4 Tahun 2014.Kata kunci: diversi; tindak pidana; anak; pencurian. ABSTRACT The rampant juvenile crime of theft is nothing new. The cases often occured and the number was increasing. Nonetheless, the child commiting the crime of theft is entitled to obtain diversion. The objective of this research is to identify the application of juvenile diversion to the children who commit criminal theft along with adult offenders. This research examines the decisions of the Rantauprapat District Court, North Sumatra. The research method used in this analysis is a normative legal approach. This method examines the prevailing laws and regulations, or certain law applied to particular legal issues. The formulation of the problem in this analysis is the background of the implementation of child diversion for criminal acts of theft committed with adults; and the mechanism for implementing child diversion for the crime of theft committed with adult offenders. The results of this study indicate that based on Decision Number 307/Pid.B/2015/PN.Rap and as stated in the Diversion Determination Number 04/Pid.Sus-Anak/PN.Rap, a diversion agreement has been reached. Resolutions for children with legal problems always refer to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Meanwhile, juvenile criminal cases resolved through diversion refer to the Guidelines for Determining Diversion, that is Supreme Court Regulation (PERMA) Number 4 of 2014. Keywords: diversion; crime; juveline; theft.

show abstract

“…Syarat diversi yaitu tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan dari delik yang dapat didakwakan sehingga menimbulkan kerancuan jika dilihat dalam kajian hukum pidana dan asas-asas sistem peradilan pidana. Persoalannya dalam rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf b menjelaskan bahwa kejahatan yang berulang adalah kejahatan yang sejenis atau tidak sejenis, sedangkan dalam penelitian hukum, residivistis adalah kejahatan serupa dan juga harus memiliki keputusan hakim untuk kejahatan sebelumnya dari jenis yang sama (Faisal & Rahayu, 2021). UU SPPA dalam hal ini tidak memberikan perlindungan kepada terdakwa yang mengulangi pelanggaran (Faisal & Rustamaji, 2020).…”

Section: Konsep Residivistis Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DI In...unclassified

“…UU SPPA diharapkan dapat memberikan perlindungan dan perlakuan yang lebih baik bagi anak yang melanggar hukum. Pasal 2 UU SPPA menjelaskan bahwa asas-asas sistem peradilan anak dilaksanakan dengan memperhatikan yang terbaik bagi anak untuk kepentingan tumbuh kembang anak sehingga hukuman dan pembalasan menjadi sarana atau instrumen utama (Faisal & Rahayu, 2021). Diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus diupayakan sebagai bentuk keadilan restoratif.…”

Section: Konsep Residivistis Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DI In...unclassified

Residivistis sebagai Syarat Pengecualian Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Aziz

Sugiri

Endrawati

2022

JIPPK

View full text Add to dashboard Cite

The purpose of this study was to analyze the Banyumas District Court Decision Number 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Bms and analyze the recidivism concept in Indonesia's juvenile criminal justice system. This study uses a normative doctrinal method with legal, case, and conceptual approaches. The decision of the Banyumas District Court Number 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Bms contained a case of abuse by a child who had previously been punished with three months in prison by the Purbalingga Court for committing the crime of theft. The concept of recidivism in the juvenile criminal justice system in Indonesia was based on Article 7 paragraph (2) letter b of Law Number 11 of 2012, which explained that children who commit recidivists could not be diverted.

show abstract

Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak

Cited by 3 publications

References 7 publications

Compensation (“Ganti Rugi”): Regulatory Laws and Their Problems in Diversion, Restorative Justice, and Restitution Verdicts in Indonesia

Compensation (“Ganti Rugi”): Regulatory Laws and Their Problems in Diversion, Restorative Justice, and Restitution Verdicts in Indonesia

Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa

Residivistis sebagai Syarat Pengecualian Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Contact Info

Product

Resources

About