Reinventing Village Government Dalam Penganggaran Desa menuju Good Village Governance

Abstract

Reinventing Village Government dalam Penganggaran Desa menuju Good Village Governance. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji pengalaman dan pemahaman pengelola keuangan Desa Tau di Kabupaten Sumbawa. Hal ini dilatarbelakangi oleh implementasi UU Desa beserta berbagai implikasinya. Meningkatnya jumlah anggaran yang dikelola desa menjadikan adanya peningkatan terhadap tuntutan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa beserta pengelolaan keuangannya, tetapi dari berbagai fenomena menunjukkan bahwa tuntutan tersebut belum terpenuhi secara optimal terutama ditinjau dari upaya mewujudkan Good Governance lokal desa. Fenomenologi-hermeneutika sebagai metode dalam penelitian kualitatif ini, digunakan untuk menemukan makna dan hakikat dari pengalaman dan pemahaman informan dalam pengelolaan keuangan desa. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum optimal dilaksanakan sehingga belum memenuhi aspek atau indikator tercapainya GVG. Adanya tekanan eksternal yang diterima aparatur pemerintah desa dari masyarakat dan pihak swasta menjadi penyebab laten terjadinya dysfunctional behavior pada setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga mempengaruhi upaya terwujudnya GVG. Tiga pilar utama Good Governance, baik pada tingkat daerah maupun skala desa harus bersinergi, menyatukan visi dan misi jika ingin mewujudkan GVG.

Construction of Regional Law in the Development of Village-Owned Enterprises Based on Reinventing Government

“…Reinventing government as a governance model is a perspective characterized by catalysts, community ownership, competitiveness, mission-driven, results-driven, customer-centric, entrepreneurial, forward-thinking, decentralization, and market mechanization [5]. David Osborne and Ted Gaebler put forward the concept of reforming government.…”

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia Tidak Lengkap Tanpa Partisipasi Masyarakat

“…Maraknya penyelewengan dana desa disebabkan karena perangkat desa kurang memahami tentang bagaimana pengelolaan anggaran desa (Ayumiati et al, 2019). Keterbukaan memungkinkan sistem checks and balances untuk beroperasi guna untuk meminimalisir terjadinya monopoli kekuasaan, mengurangi penggelapan anggaran desa dan meningkatkan penyampaian layanan terhadap masyarakat (Satriajaya, 2018a).…”

“…Hal ini didukung oleh penelitian (Aminudin, 2019) bahwa fakta dan fenomena praktik menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik belum dilaksanakan secara optimal. Pelaksanaan transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat yang mendukung good village governance biasanya hanya sebuah formalitas (Satriajaya, 2018b).…”