REKONSTRUKSI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS NILAI KEADILAN (Study tentang Birokrasi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)

Abstract

Implementation of Bureaucracy in testing at the Motor Vehicle Department of Transportation Keyword: Bureaucracy Reconstruction, Highway Users, Value of Justice, Motor Vehicle Inspection AbstraksiPelaksanaan Birokrasi dalam pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah belum berdasarkan nilai keadilan dikarenakan adanya Problem Statement yang terjadi dalam kaitannya dengan pelayanan dan pengujian kelaikan kendaraan bermotor tidak hanya menyangkut prosedur pelayanan, akan tetapi komitmen pegawai dalam melaksanakan pelayanan dan pengujian kelaikan kendaraan bermotor kurang mencerminkan keadilan dan transparansi. Pelayanan dan pengujian kelaikan kendaraan bermotor belum sepenuhnya dapat memuaskan masyarakat karena pemahaman masyarakat terhadap pelayanan pengujian kelaikan kendaraan bermotor, nampaknya belum semuanya mengerti dan memahami secara prosedural. swastanisasi Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengefektifan Pengawasan, Efisiensi dan pengalihan sumber bahan bakar minyak, pembatasan usia kendaraan dan penetapan pajak progresif kendaraan) Kata Kunci: Rekonstruksi Birokrasi, Nilai Keadilan, Pengujian Kendaraan Bermotor A. PENDAHULUANReformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta