Rekonstruksi Pembentukan National Cyber Defense Sebagai Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara

Abstract

ABSTRAKKecemasan terhadap cyber crime telah menjadi perhatian dunia, namun tidak semua negara di dunia ini memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah cyber crime dan memiliki peraturannya kecuali negara-negara maju dan beberapa negara berkembang. Tujuan penelitian ini adalah dalam rangka menemukan, mengkaji dan menganalisa upaya pemerintah Indonesia dalam perlindungan terhadap data informasi rahasia negara dan meneliti tentang bentuk-bentuk perlawanan pemerintahan Indonesia terhadap cyber war. Menemukan rekonstruksi pembentukan national cyber defense atau cyber army dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara. Dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, telah ditetapkan bahwa ancaman dalam sistem pertahanan negara terdiri dari ancaman militer dan ancaman non militer, termasuk diantaranya ancaman siber. Salah satu efek samping negatif dari perkembangan dunia siber melalui internet antara lain adalah kejahatan dalam bentuk pelanggaran hukum atau cyber crime, di mana bila eskalasinya lebih meluas dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah maupun keselamatan bangsa. Sebagai upaya penanggulangan terhadap serangan-serangan di dunia maya ini, diperlukanlah sebuah lembaga yang bertugas menjadi benteng pertahanan dunia siber atau cyber defense. Kata Kunci: pembentukan, cyber defense, kedaulatan negara. ABSTRACTAnxiety against cybercrime has become the world's attention, but not all countries in the world is giving greater attention to the problem of cybercrime by having the rule and unless the developed countries and some developing countries. The purpose of this research is in order to find, examine and analyze the efforts of the Indonesia Government in the protection of State secrets information and data, also to research the forms of Indonesia Government resistance against cyber war. Find a reconstruction of national cyber defense formation or cyber army in an attempt to defend the sovereignty of the country. In Act No. 3 of 2002 on State Defense, it has been established that the threat in the country's defense system consists of a military threat and non-military threat, which is including cyber threats. One of the negative effects of the cyber world development via the internet among other things is a crime in violation of the law cybercrime, where when the escalation widely spread, it could have threatened the country's sovereignty, territorial integrity or the safety of the nation. In an effort to combat against the attacks in this virtual world, will require an agency that is in charge of being the world's bulwark cyber or cyber defense.

Actualization of Political Citizenship Through State Defense Education in The Youth Generations

“…As a result, this digital literacy capability will encourage and support other initiatives, such as a study by Manihuruk and Tarina (2020) that emphasises the significance of efforts to defend the nation in the digital era by strengthening cyber law in response to various digital threats, such as hoaxes. Similarly, Sa'diyah and Vinata's (2016) research investigates the significance of establishing a national cyber defence or cyber army to defend state sovereignty.…”

“…The three aspects of regulatory aspects (cyber law) (Manihuruk and Tarina, 2020), organisational aspects (national cyber defence) (Sa'diyah and Vinata, 2016), and digital literacy skills can serve as supplementary elements in the defence of the nation in the digital age. These three elements can create a cyber defence and security system to protect public and national interests from a variety of digital threats, thereby forming the basis of a comprehensive national security state defence effort.…”

Perlunya Tentara Nasional Indonesia Memiliki Angkatan Siber Guna Menghadapi Era Cyber warfare

“…Kementerian Pertahanan merupakan instansi yang memiliki wewenang penuh dalam pembentukan tentara cyber. Berbagai cara dapat dilakukan dalam merekrut tentara cyber seperti perekrutan TNI pada umumnya, ataupun mendata keseluruhan anggota TNI saat ini yang memiliki kemampuan serta keahlian lebih di bidang IT untuk dipindah tugaskan menjadi tentara cyber yang tentunya akan diberikan pelatihan khusus mengenai cyber maupun cyber force (Sa'diyah & Vinata, 2016). Oleh karena itu, sebelum dilakukan pembentukan tentara cyber memang perlu persiapan secara matang serta sistematis, seperti tersedianya anggaran, perangkat lunak, perangkat keras, sarana prasarana, serta regulasi yang terperinci dan lengkap.…”

Hacker Bjorka: Pihak yang Berperan dalam Mencegah Kebocoran Data

“…Indonesia termasuk dalam jajaran pengguna internet sekaligus penerima kasus kejahatan siber terbanyak di dunia, oleh karena itu harus dilakukan tindakan penyelesaian dan pencegahan (Suadhana Rai and others 2022). Beberapa negara luar telah memiliki satuan pasukan siber khusus dan Indonesia sendiri juga perlu memiliki unit khusus sebagai perisai pertahanan siber (Noviananda and others 2019;Sa'diyah and Vinata 2016).…”