Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Abstract

even though it is determined that the power to make law is owned by DPR, but in its implementation requires cooperation with the co legislator, that is the President and the DPD (for the design of certain laws), a provision of law which has obtained the approval of the DPR and the President and has been ratified and make the law can say no legal force binding the Constitutional Court (MK), if declared contradictory to the Constitution. This shows a very serious problem with regard to the relation of state institutions after the amendment (post-reform AbstrakPrinsip-prinsip dasar yang ada di negara agar menjadi operasional, harus harus dijabarkan ke dalam relasi pola kekuasaan antara lembaga negara. Implementasi penjabaran relasi itu di lakukan melalui konstitusi. Bahkan, perlunya sikap warga negara Indonesia (WNI) memahami secara utuh dan lengkap mengenai berbagai relasi antar lembaga negara dalam perspektif UUD NRI 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang atau sejarah perubahan UUD NRI 1945, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana relasi lembaga negara saat ini, setelah dilakukan empat kali perubahan UUD NRI 1945 serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktek penataan kelembagaan di era roformasi sekarang ini. Metode penelitian ini mneggunakan yuridis normative dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan dan untuk menganalisnya menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah alam pelaksanaan kekuasaan pembuatan undang-undang misalnya, walaupun ditentukan kekuasaan membuat undangundang duniliki oleh DPR, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan kerja sama dengan colegislator, yaitu Presiden dan DPD (untuk rancangan undang-undang tertentu), bahkan suatu ketentuan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden serta telah disahkan dan diundangkan pun dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konsitusi (MK) jika dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini menunjukkan persoalan yang sangat serius berkenaan dengan relasi lembaga negara setelah

The Position and Authority of the Election Supervisory Board in Indonesian Constitutional System

“…11 In the same vein, Abustan argues that one important aspect relating to state institutions is the aspect of relations which will be determined by qualifications as a state institution or not. 12 In this sense, Bagir Manan explains: 13 "From a legal perspective, state institutional relations can be constitutional (staatsrechtelijk) or not constitutional, such as administrative relations (administratiefrechtelijk). Yet, institutions that are not state institutions cannot conduct constitutional relations because the relations are not carried out for and on behalf of the state.…”

Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung ( Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018)

“…Indonesia sebagai negara hukum, maka untuk melaksanakan dan menegakkan hukum diperlukan lembaga peradilan yang berwenang di bidangnya, yang dalam perkembangannya di Indonesia lembaga peradilan tersebut pada puncaknya terbagi menjadi dua yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 1 Upaya dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam bentuk peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung, akhirnya terwujud ketika tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Pasal 24 UUD 1945 yang kemudian disusul oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2 , salah satu lembaga peradilan yang dapat dijadikan tempat pengaduan dalam masalah hukum adalah Mahkamah Agung (MA), sebagaimana termuat didalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 disamping Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu wewenang dan tugas yang dimiliki oleh MK adalah melakukan uji sebuah produk hukum yang dalam hirarkinya berada dibawah Undang-Undang.…”

“…Terdapat Negara yang memberikan penilain tersebut terhadap salah satu badan peradilannya yang biasa dikenal dengan hak uji yang dilakukan badan peradilan (judicial review). Atas pengujian yang dilakukan badan peradilan ini pun terdapat adanya cara atau 1 praktek yang tidak sama. Contohnya seperti Amerika Serikat, demi melakukan uji peraturan perundang-undangan dan tindakan dari pemerintah memberikan kewenangan hak uji untuk semua badan peradilan umumnya (ordinary law courts).…”

Tinjauan Yuridis Persyaratan Akreditasi Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

“…19 Hak-hak asasi atau hak konstitusional warga negara yang meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, serta budaya yang termuat dalam UUD NRI 1945 menjadikan negara memiliki tiga kewajiban dasar yang harus dipenuhi yaitu, kewajiban melakukan penghormatan, kewajiban melakukan perlindungan dan kewajiban melakukan pemenuhan. 20 Selain itu guna mempertahankan dan pemenuhan hak-hak konstitusional, warga negara harusdiberikan ruang yang luas untuk berpartisipasi melalui pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dan keputusan/tindakan adminsitrasi yang dianggap melanggar hak warganegara dan bertentangan dengan UUD NRI 1945. 21 Dengan demikian syarat akreditasi dalam pengadaan PNS tahun 2017 yang berbeda-beda di setiap Kementerian/Lembaga belum sesuai dengan asas persamaan dan belum memberikan pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam pemerintahan.…”