Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria

Abstract

Konflik agraria merupakan salah satu jenis konflik yang masih terus terjadi di Indonesia. Konflik ini mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Upaya resolusi konflik agraria melalui pendekatan litigasi dan non litigasi yang selama ini dilakukan masih belum membuahkan hasil yang optimal. Hal ini menunjukan bahwa diperlukan pendekatan lain dalam resolusi konflik agraria ini. Pengembangan masyarakt hadir sebagai upaya alternatif resolusi konflik agraria yang dapat dilakukan. Metode penelitian dalam tulisan ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik agraria menjadi konflik yang paling eksesif di Indonesia. Konflik agraria disebabkan oleh dua masalah utama yaitu masalah administrasi pertanahan dan pemanfaatan tanah. Secara umum upaya resolusi konflik agraria dilakukan dengan menggunakan pendekatan litigasi dan non litigasi. Resolusi konflik agraria berbasis komunitas melalui pengembangan masyarakat dapat menjadi upaya alternatif resolusi konflik agraria yang dapat dilakukan untuk menciptakan hasil berupa win-win sollutions bagi pihak-pihak yang berkonflik. Pengembangan masyarakat sebagai upaya resolusi konflik agraria ini dilakukan melalui empat tahapan utama yaitu tahap community organizing, tahap visioning, tahap planning dan tahap implementation and evaluation.

The Innovation of Indonesia’s Resource Empowerment Program to Accelerate the National Capacity in Facing Global Challenges

“…Since 2016-2022, the KSP has received 1,504 complaints related to cases of agrarian conflicts or land disputes in various sectors, such as: plantations, forestry, infrastructure, transmigration and others. This accords with the explanation by Adiansah et al (2021) regarding how agrarian conflict is one of the types of conflicts that continues to occur in Indonesia and each year these have increased significantly. The KSP continues to encourage the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency to handle cases outside forest areas, and it encourages the Ministry of Environment and Forestry to handle cases inside forest areas.…”

Military and Control of Land Resources? Conflict TNI and Magelang City Government

“…Learning from the agrarian conflict involving the military in Magelang, it is increasingly clear that there are two fundamental reasons why this agrarian conflict always arises. These two are land administration issues and land use issues (Adiansah et al, 2021). If traced by land administration in the context of the conflict over military land assets in Magelang, it is still unclear.…”

Dampak Sosial Konflik Agraria

“…Konflik sosial sendiri dapat diartikan sebagai situasi di mana terdapat pertentangan antara dua atau lebih kelompok dalam masyarakat yang bersifat struktural dan melibatkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik. (Adiansah et al, 2021) d. Teori Sosiologi Konflik Teori ini menjelaskan bahwa konflik sosial adalah suatu hal yang normal terjadi dalam masyarakat dan dapat terjadi karena adanya persaingan dalam distribusi sumber daya yang terbatas, termasuk dalam hal agraria. Dalam konteks konflik agraria, teori sosiologi konflik dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya agraria, seperti lahan dan air, serta perbedaan kepentingan antara para pihak yang terlibat.…”