2022
DOI: 10.14710/jphi.v4i2.170-196
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Abstract: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, ada tantangan dalam penegakan hukumnya karena dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum itu sendiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengetahui tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pasca … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1
1

Citation Types

0
14
0
7

Year Published

2022
2022
2024
2024

Publication Types

Select...
10

Relationship

0
10

Authors

Journals

citations
Cited by 19 publications
(21 citation statements)
references
References 25 publications
0
14
0
7
Order By: Relevance
“…The use of non-penal measures that result in forms of prevention will serve as a way to deal with the facilitation of crime brought on by particular factors. (Nurisman, 2022) It is a challenge for the government to be able to harmonize the substance of law with the development of the existing legal culture; instead, the government should have taken an informal approach to society. Later, this form of prevention will be focused on the development of social, economic, and various public policies that support optimizing the implementation of the TPKS Law, especially regarding changes in legal culture.…”
Section: Resultsmentioning
confidence: 99%
“…The use of non-penal measures that result in forms of prevention will serve as a way to deal with the facilitation of crime brought on by particular factors. (Nurisman, 2022) It is a challenge for the government to be able to harmonize the substance of law with the development of the existing legal culture; instead, the government should have taken an informal approach to society. Later, this form of prevention will be focused on the development of social, economic, and various public policies that support optimizing the implementation of the TPKS Law, especially regarding changes in legal culture.…”
Section: Resultsmentioning
confidence: 99%
“…Berikut ini penulis uraikan kekerasan seksual menurut KUHP dan perkembangannya menurut UU TPKS (Nurisman, 2022):…”
Section: Metode Penelitianunclassified
“…Selain perluasan tindak pidana perkosaan, UU TPKS juga mengakomodir mengenai perlindungan korban kekerasan yang menjadikan undang-undang ini sebagai sarana pengobatan dan perlindungan untuk korban dan bukan hanya sebagai sarana pencegahan. Secara tidak langsung korban tidak akan segan melaporkan tindak pidana yang dialami (Nurisman, 2022).…”
Section: Kajian Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Feminist Legal Theoryunclassified