2021
DOI: 10.32697/integritas.v7i1.719
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khsusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi

Abstract: Dana Otonomi Khusus Aceh menjadi sumber korupsi terbesar yang mengantarkan para kepala daerah di Aceh ke dalam penjara. Fakta ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana sistem pengawasan DOKA selama ini dilakukan dan apa dampakpaknya terhadap agenda pemberantasan korupsi? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem pengawasan DOKA dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi. Teori yang digunakan adalah teori Check and Balances dan teori Willingness & Oppurtunity. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis p… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1

Citation Types

0
7
0
2

Year Published

2021
2021
2024
2024

Publication Types

Select...
5
1

Relationship

0
6

Authors

Journals

citations
Cited by 7 publications
(9 citation statements)
references
References 1 publication
0
7
0
2
Order By: Relevance
“…Secara sederhana, belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Sayangnya, berbagai kasus korupsi yang terungkap ke publik cenderung merupakan kegiatan pembangunan ataupun pemeliharaan infrastruktur, bahkan melibatkan politisi maupun kepala daerah (Akbar et al, 2021;Fatkuroji & Meilinda, 2022).…”
Section: Pola Hubungan Antara Birokrasi Dan Dunia Usaha Terhadap Korupsiunclassified
“…Secara sederhana, belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Sayangnya, berbagai kasus korupsi yang terungkap ke publik cenderung merupakan kegiatan pembangunan ataupun pemeliharaan infrastruktur, bahkan melibatkan politisi maupun kepala daerah (Akbar et al, 2021;Fatkuroji & Meilinda, 2022).…”
Section: Pola Hubungan Antara Birokrasi Dan Dunia Usaha Terhadap Korupsiunclassified
“…Based on the provisions of Article 180 paragraph (1) letter d, Article 191 paragraph (1), and paragraph (2) of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, zakat is declared as Regional Original Income (PAD) managed by Baitul Mal and the provisions regulated by qanun. The implementing regulations are in Aceh Qanun Number 10 of 2018 concerning Baitul Mal.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…The implementing regulations are in Aceh Qanun Number 10 of 2018 concerning Baitul Mal. Furthermore, zakat is one of the sources of Regional Original Income (PAD) in Article 97, paragraphs (1) and (2). The statement of zakat norms as a source of PAD certainly has consequences or impacts on other norm arrangements, such as zakat crimes or jarimah (Armia, 2017).…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…In addition, the research by Khairil Akbar, et al (2021) about the controlling system of Aceh's special autonomy fund and its effect of corruption eradication found that there is no special institution that responsible to control the stage of the special autonomy fund in Aceh, since planning, budgeting, and the implementation. Moreover, the effect of less controlling gives more chances to create the corruption since the planning of the special autonomy fund.…”
mentioning
confidence: 99%