Dana Otonomi Khusus Aceh menjadi sumber korupsi terbesar yang mengantarkan para kepala daerah di Aceh ke dalam penjara. Fakta ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana sistem pengawasan DOKA selama ini dilakukan dan apa dampakpaknya terhadap agenda pemberantasan korupsi? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem pengawasan DOKA dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi. Teori yang digunakan adalah teori Check and Balances dan teori Willingness & Oppurtunity. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Temuan utama dalam penelitian menunjukkan bahwa DOKA tidak diawasi secara serius. Hal ini dapat dilihat dengan belum adanya sistem pengawasan khusus dan tidak digunakannya sistem pengawasan yang berlaku secara umum terhadap DOKA. Selain itu belum ada juga lembaga khusus yang memantau proses perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan DOKA. Sistem pengawasan semacam itu tidak berdampak bagi pemberantasan korupsi. Perlu perbaikan serius dan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dan penyaluran DOKA demi terwujudnya kesejahteraan sosial di Aceh.

This article is based on a critical review of the judgment in the Indonesian Islamic Court, known publicly as Mahkamah Syar’iyah, case number 18/JN/2016/MS.MBO. The tribunal process in the Indonesian legal system should present clear evidence that convinces all involved parties, including for sexual abuse cases. Unfortunately, during the tribunal process of the case, the judges had neither asked the prosecutor to show the evidence nor asked how the case had happened. After asking a few simple questions, judges have made consideration and finally a judgment. Two main research questions will be answered in this article; how is restorative justice applied for law-breaking cases in Acehnese view? Why has the punishment been imposed by the Mahkamah Syar'iyah in its legal considerations for the case? This article has used the black-letter law method and interview. The research results have indicated that the case seems weird and does not provide the due process of law principle. The tribunal procedure has not provided any sufficient evidence before the verdict had been decided. The connection between both evidence and judicial facts, in this case, is very blurred. The witness was simply based on the victim's evidence.

This article aims to explain how the principle of equality before the law in Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the Jinayat Law is applied. As part of the Indonesian state, the application of Islamic law (especially in the jinayat) in Aceh should be in line with the characteristics of the rule of law, among which is the principle of equality before the law. Through the statute approach, it turns out that there is a disparity between the Qanun Jinayat Aceh and the regulations above, including the principle of equality before the law. Even though they have equaled men and women, the Qanun Jinayat Aceh clearly distinguishes people based on their religion. A person who is Muslim is obliged to submit to Qanun a quo while those who are not Muslim are in two choices: first, subject to Qanun because of the vacuum of national law; or second, choosing to submit to the Qanun because it is considered lighter than national law. This situation is discriminatory for Muslims on one hand, and unfair to non-Muslims on the other.

This article attempts to answer why FPI's relationship with Dayah in Aceh is so close. This condition is seen in contrast to several other areas in Indonesia that are seen to experience frequent collisions. This article shows that the relations between FPI and Dayah groups in Aceh occurred for several reasons: first, the FPI organization in Aceh was led by Dayah people and used the Dayah santri network as a mass base. When FPI entered Aceh, the idea was rejected by some senior Acehnese scholars. After FPI succeeded in approaching young people from the Dayah circles, such as Muslem Attahiry, FPI's progress was seen to be very strong and succeeded in establishing its influence in some Dayah. Second, FPI in Aceh has the right space on the issue they are raising, namely Islamic Syari'at. Politicians who need an image of taking sides with shari'ah need to use FPI, either directly or indirectly. Third, the character of Acehnese people who are fanatical and like religious symbols so they don't care less about FPI's background. The people of Aceh will accept it as long as they (FPI) wrap their actions and agendas with narratives and religious symbols. Abstrak Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan tentang mengapa hubungan FPI dengan Dayah di Aceh sangat dekat. Kondisi ini terlihat kontras dengan beberapa daerah lain di Indonesia yang terlihat sering mengalami benturan. Artikel ini menunjukkan bahwa relasi FPI dengan kalangan Dayah  di Aceh terjadi karena beberapa sebab: pertama, organisasi FPI di Aceh dipimpin oleh orang Dayah dan menggunakan jaringan santri Dayah sebagai basis massa. Awal FPI masuk ke Aceh, idenya sempat ditolak oleh sejumlah ulama senior Aceh. Setelah  FPI berhasil mendekati orang-orang muda dari kalangan Dayah, seperti Muslem Attahiry, kiprah FPI terlihat amat kuat dan berhasil menancapkan pengaruhnya di sejumlah Dayah. Kedua, FPI di Aceh memiliki ruang yang tepat pada isu yang mereka angkat, yaitu syari’at Islam. Politisi yang perlu citra keberpihakan pada syari’at perlu menggunakan FPI, baik secara langsung atau tidak langsung. Ketiga, karakter masyarakat Aceh yang fanatik dan menyukai simbol-simbol keagamaan sehingga kurang peduli dengan latar belakang FPI. Masyarkat Aceh akan menerima sejauh mereka (FPI) membungkus aksi dan agenda mereka dengan narasi-narasi dan simbol-simbol agama.  

Penelitian ini berusaha mengurai prinsip siyāsah qaḍhā’iyyah terhadap kewenangan MK dalam pemberhentian Presiden, dan bagaimana relevansi konsep siyāsah qaḍhā’iyyah terhadap kewenangan pemberhentian Presiden melalui MK. Berdasarkan Pasal 7B Ayat (1), pemberhentian Presiden di Indonesia hanya dapat diusulkan oleh DPR kepada MPR, hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK, untuk diperiksa, diadili, dan diputuskah secara yuridis benar/tidaknya dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden. Ketika nantinya putusan akhir MK menyatakan Presiden bersalah, barulah kemudian usul pemberhentian Presiden dapat diteruskan oleh DPR kepada MPR. Sedangkan dalam sistem ketatanegaraan Islam, pemberhentian kepala negara tidaklah melibatkan lembaga yudikatif di dalamnya. Walaupun dalam ketatanegaraan Islam, juga memiliki lembaga peradilan (qaḍhā’iyyah). Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan penelitian library research dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tinjauan siyāsah qaḍhā’iyyah terhadap kewenangan MK dalam pemberhentian Presiden dapat disamakan dengan kewenangan Wilayah al-maẓhālim dalam mengadili berbagai kezaliman, penganiayaan dan kesewenang-wenangan penguasa/kepala negara terhadap rakyatnya. Kemudian, konsep siyāsah qaḍhā’iyyah relevan dengan konsep peradilan di Indonesia. Keduanya sama-sama merupakan peradilan yang merdeka, mandiri, serta bebas dari pengaruh/intervensi pihak manapun. Berdasarkan hal tersebut, maka konsep siyāsah qaḍhā’iyyah relevan dengan kewenangan pemberhentian Presiden melalui MK.