Standar Pelayanan Medis Nasional sebagai Bentuk Pembatasan Otonomi Profesi Medis

Abstract

Principally relationships between Doctor and Patient have a contractual relationship as a strong effort in finding out the best solution for healing the patients that are well-known "Therapeutic Transaction". In order to keep-well relationship between Doctor and Patient, then that group must be liable for rights and obligation. Nevertheless, it excessively happened to patient loss due to disregard the rules that promulgated by Medics, one of them is medical service standard. The background of this research is to analyze the basis of national medical services and whether the form of national medical services was able to prevent dereliction of medic that inflicted the Patients. Consideration has declared standard of national medic service which fulfilled the rights of social health as well as increased the level of Indonesian publichealth. The rights of health have guaranteed on Constitution 1945, Laws 29 the Year 2004 Doctor Profession, Laws 36 the Year 2009 Health and other related ordinances including accommodated International Convention. A doctor, on one hand, has a duty to serve for the medical facility; an event he/she has autonomy profession, on the other hand has an independent profession that ought to be measured up by several rules either internal such code of conduct or profession standard including general rule services. Medical standard service is a binding rule for the professional groups in the field of health that are to straighten up health services and prevent dereliction on Medic Member Staff in handling medics.Abstrak: Pada dasarnya hubungan dokter-pasien adalah hubungan kontraktual sebagai upaya untuk mencari solusi terbaik bagi kesembuhan pasien yang dikenal dengan " Transaksi Terapeutik". Agar hubungan antara dokter dan pasien berjalan dengan baik, maka para pihak dibebani dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun demikian, tidak jarang atau sering terjadi adanya kerugian yang diderita oleh pasien akibat diabaikannya aturan-aturan yang telah ditetapkan

Contractual concept relationships in specialist prosthodontic health services

“…11 Dasar kewajiban dokter adalah adanya hubungan kontraktual profesional antara tenaga medis dengan pasiennya, yang menimbulkan kewajiban umum dan kewajiban profesional bagi tenaga medis tersebut. 2,12 Kewajiban profesi diuraikan di dalam sumpah profesi, aturan etik profesi, berbagai standar pelayanan, dan berbagai prosedur operasional. Perlunya suatu standar dalam pelayanan medis bagi tenaga medis merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi karena UU No.…”

“…29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran pasal 44 menyebutkan bahwa dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktek kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi. 12 juga dalam pasal 51 UU No. 29 tahun 2004 menyebutkan dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.…”

“…29 tahun 2004 menyebutkan dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. 2,12 Kewajiban untuk melaksanakan standar pelayanan medis juga diatur dalam Pasal 24 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu 1) tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna layanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional; 2) ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi; 3) ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 12…”