Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pelayanan umum kepada masyarakat di desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan BUMDes sebagai badan usaha. Badan usaha yang dimaksud tidak ditentukan secara khusus dalam UU Desa. Hal ini menimbulkan berbagai masalah dalam pendirian maupun usaha BUMDes di masyakarat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa status BUMDes sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) serta implikasinya karena dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 1 angka 6 UU Desa yang sebelumnya menyebut BUMDes sebagai badan usaha diubah menjadi badan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doctrinal research. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder serta bahan-bahan hukum tersier dan metode analisis yang digunakan metode analisis dedukatif. Dapat disimpulkan bahwa status BUMDes sebelum diundangkannya UU Cipta Kerja adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum karena BUMDes telah memenuhi karakteristik dari badan hukum. Kemudian status badan hukum BUMDes dipertegas dalam UU Cipta Kerja yang membuat BUMDes dapat memiliki sifat seperti badan hukum yang lain pada umumnya dan BUMDes dapat disahkan sebagai badan hukum.

Digitalization and Branding of Agung Manunggal Village Owned Enterprises in the New Normal Era

“…Status BUMKal Sebelum UU Cipta Kerja secara karakteristik dapat dikategorikan sebagai badan usaha berbadan hukum karena telah memenuhi karakteristik adanya harta kekayaan terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur. Setelah adanya UU Cipta Kerja sebagai Badan Hukum Entitas Baru yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT) setara dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada level nasional dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada level daerah, diharapkan menjadi jalan keluar bagi status BUMKal selama ini, sehingga diharapkan berdampak positif bagi perekonomian desa (Alfiansyah, 2021).…”

Analisis Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa Pemerintahan Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli

“…Sistem pemerintahan Indonesia yang paling kecil yaitu sistem pemerintahan desa. Pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai Desa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Alfiansyah, 2021). Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesi (Lestari et al, 2020).…”

“…Menurut Febrina Astria Verasvera (2016) "metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistic sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan satu kesimpulan". Jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya (Alfiansyah, 2021). Dalam penelitian ini yang diamati adalah kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli.…”

Bencana Banjir: Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Pasca berlakunya UU Cipta Kerja

“…Dalam 10 tahun terakhir, banjir selalu menjadi bencana nomor satu. Banyak orang mengklaim bahwa banjir di Indonesia disebabkan oleh penyalahgunaan tata ruang (Alfiansyah, 2021;Isan & Rosando, 2022;Wijaya et al, 2022). Oleh karena itu, budidaya di Indonesia harus berpedoman pada RTRW yang mengacu pada UU Tata Ruang No.…”