Strategi Pemenuhan Hak Elektoral Kelompok Minoritas Suku Anak Dalam Sub-Etnis Orang Rimba Oleh Kpu Batanghari, Jambi, Indonesia

Abstract

Hak politik elektoral atau hak untuk ikut serta memilih dalam pemilihan umum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang. Hak politik elektoral sebagian Suku Anak Dalam Sub-etnis Orang Rimba pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari tidak terpenuhi. Tulisan ini mengungkap bagaimana strategi komisi pemilihan umum (KPU) Batanghari dalam mengupayakan terpenuhinya hak politik elektoral Orang Rimba pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berupa studi kasus tipe ekstrim terbanyak. Data dikumpulkan dengan menyelenggarakan focus group discussion, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan matrik peranan dalam kelompok. Penelitian ini menghasilkan tiga temuan, yaitu: pertama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) tidak dapat memberikan identitas kependudukan berupa kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga kepada Orang Rimba karena domisili selalu berpindah-pindah. Kedua, ada empat strategi KPU Batanghari untuk memenuhi hak politik elektoral Orang Rimba, yaitu: 1) melakukan pendataan pencocokan dan penelitian Orang Rimba sesuai dengan prosedur pemutakhiran daftar pemilih dalam Formulir AC, sambil menunggu terbitnya KTP-el; 2) menyiapkan Tempat Pemungutan Suara khusus untuk Orang Rimba; 3) melakukan koordinasi dengan Disdukcapil tentang penerbitan KTP-el; 4) melakukan konsultasi dengan KPU tingkat provinsi Jambi dan KPU RI.

Pengaruh Dukungan Selebriti dalam Komunikasi Politik Terhadap Sikap Pemilih pada Pemilihan Presiden 2024

“…Sebuah negara disebut demokrasi jika sekurang-kurangnya ada keterlibatan warga dalam politik. Salah satu bentuk keterlibatan warga yang penting ialah memberikan suara dalam pemilu (Hertanto et al, 2021). Indonesia memilih anggota legislatif baru melalui proses penyelenggaraan pemilu.…”

“…Dalam melakukan, membina dan menjalin komunikasi, orang tidak selalu mengandalkan cara-cara yang dianggap tradisional melainkan dengan menggunakan cara-cara yang dianggap lebih mampu menjangkau audiens secara lebih luas dan biasanya pola atau cara-cara seperti ini melibatkan kehadiran teknologi sebagai basis penunjang (Silitonga & Roring, 2023). Media digital membuka ruang komunikasi dan partisipasi politik dengan meningkatkan kemungkinan interaksi antara elemen penting didalamnya yakni partai dan institusi negara yang disebut sebagai elitedan warga negara atau non-elite (Hasfi, 2019).…”

“…Hal ini dapat mempengaruhi sikap pemilih yang menganggap selebriti tersebut sebagai panutan atau teladan. Keterlibatan selebriti dalam kampanye politik dapat mempengaruhi presepsi tentang isu-isu politik yang relevan dalam pemilu sehingga berdampak pada sikap para pemilih dalam pemilu 2024 (Hertanto. & Maryanah, 2021).…”