Strategi Pengembangan Blue Economy Wilayah Perbatasan Indonesia: Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah kendala dan permasalahan pada pemantauan dan proteksi keanekaragaman hayati untuk kawasan pengelolaan perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau yang tidak terlepas dari permasalahan sektor perikanan dan kelautan secara umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil temuan pada penelitian ini adalah rumitnya permasalahan dan kendala di sektor perikanan dan kelautan dapat berpotensi merusak kelestarian dan keseimbangan SDA dan linkungan laut, keberlanjutan pekerjaan dan mata pencaharian nelayan pesisir setempat, masalah ketahanan pangan dan ancaman alam. Kepulauan Riau tidak hanya bekerja pada implementasinya, tetapi juga ingin menjadi pelopor dan panutan dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat nasional. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 757 Tahun 2017 pada tanggal 17 Juli 2017 terkait Sustainable Development Goals atau Tim Koordinasi Daerah untuk Sustainable Development Goals.

Pengembangan Tata Kelola Ekonomi Biru Untuk Memperkuat Blue Economy Development Index di Indonesia

“…Darajati (2023) secara yuridis normatif telah berupaya mengidentifikasi beberapa peraturan dan perundangan yang terkait dengan ekonomi biru di Indonesia. Akbar et al (2022) secara kualitatif membahas kendala pemantauan dan proteksi keanekaragaman hayati untuk kawasan pengelolaan perikanan dan kelautan. Sementara itu, Adnan et al (2023) memberikan gambaran pemanfaatan sistem informasi dalam sektor perikanan untuk mengoptimalkan proses penangkapan ikan di Indonesia.…”