Ekonomi pasar sosial bertujuan untuk menggabungkan kebebasan dalam pasar dengan kesejahteraan sosial berdasarkan ekonomi yang kompetitif. Ekonomi pasar sosial bertentangan dengan kebijakan laissez-faire dan sistem ekonomi sosialis dan menggabungkan kebebasan perusahaan swasta untuk beroperasi dengan regulasi dan intervensi negara untuk menjamin persaingan yang sehat, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rendahnya inflasi, rendahnya tingkat pengangguran, kondisi kerja yang baik, kesejahteraan sosial, dan pelayanan publik Kegiatan ini sangat perlu untuk direalisasikan mengingat perlunya edukasi dan pendampingan masyarakat pesisir dalam mencari alternative livelihoodnya. Namun juga berbasis kepada pengembangan sistem ekonomi yang berbasis kepada aspek Pasar Sosial dan Ekologikal. Adapun kegiatan belum dilaksanakan, maka diperlukan realisasi bersama dengan instansi terkait yang mampu menggandeng dan membuat pelaksanaan kegiatan ini tepat sasaran.
The purpose of this research is to formulate a strategy for the welfare of the people in the archipelago by increasing funds in the regions. Currently, there are still many problems faced by the provincial government, which is an archipelagic province with many marine resources but little distribution of general allocation funds. These include poverty and welfare issues. A special approach is needed to overcome this problem by finding solutions based on laws and regulations. This type of research is descriptive qualitative with a literature and legislation approach. The conclusion of this research, first, it is necessary to reformulate the calculation of the general allocation fund which includes the sea area as an indicator of the calculation. Second, urging the ratification of local government regulations on islands as mandated in local government laws. Third, accelerate the discussion and ratification of the Archipelago Bill.
Potential blue economy in border area is not yet a priority, the problem of marine zoning for Marine Protected Area (MPA), maritime connectivity, market access, competitiveness of the commodity, and many more. For border area, the collaborative governance has been built in order to optimize blue growth. Bintan is one of islands in Kepulauan Riau Province that has a lot of socio-economic maritime potential. Bintan has been well-known of potential area in national border of Indonesia, Malaysia and Singapore. Marine-based natural resources are urgent for stakeholders in the Kepulauan Riau in order to get excellencies and competitiveness in global maritime economy. This study aims to analyze the urgency of sustainability of the blue economy in Global Value Chains (GVC), based on the potential of the maritime economy in Bintan Island, Kepulauan Riau for economic sustainability, improving welfare, and the sustainability of ocean ecosystems. This research uses qualitative research method that found that areas that have the potential of valuable ecosystem that support the blue economy in Bintan Island, especially on Mapur Island as the target location of this research.
Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah kendala dan permasalahan pada pemantauan dan proteksi keanekaragaman hayati untuk kawasan pengelolaan perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau yang tidak terlepas dari permasalahan sektor perikanan dan kelautan secara umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil temuan pada penelitian ini adalah rumitnya permasalahan dan kendala di sektor perikanan dan kelautan dapat berpotensi merusak kelestarian dan keseimbangan SDA dan linkungan laut, keberlanjutan pekerjaan dan mata pencaharian nelayan pesisir setempat, masalah ketahanan pangan dan ancaman alam. Kepulauan Riau tidak hanya bekerja pada implementasinya, tetapi juga ingin menjadi pelopor dan panutan dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat nasional. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 757 Tahun 2017 pada tanggal 17 Juli 2017 terkait Sustainable Development Goals atau Tim Koordinasi Daerah untuk Sustainable Development Goals.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.