Penguatan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan Melalui Pendampingan Socio-Ecological Market Economy Kepada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Bintan

Abstract

Ekonomi pasar sosial bertujuan untuk menggabungkan kebebasan dalam pasar dengan kesejahteraan sosial berdasarkan ekonomi yang kompetitif. Ekonomi pasar sosial bertentangan dengan kebijakan laissez-faire dan sistem ekonomi sosialis dan menggabungkan kebebasan perusahaan swasta untuk beroperasi dengan regulasi dan intervensi negara untuk menjamin persaingan yang sehat, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rendahnya inflasi, rendahnya tingkat pengangguran, kondisi kerja yang baik, kesejahteraan sosial, dan pelayanan publik Kegiatan ini sangat perlu untuk direalisasikan mengingat perlunya edukasi dan pendampingan masyarakat pesisir dalam mencari alternative livelihoodnya. Namun juga berbasis kepada pengembangan sistem ekonomi yang berbasis kepada aspek Pasar Sosial dan Ekologikal. Adapun kegiatan belum dilaksanakan, maka diperlukan realisasi bersama dengan instansi terkait yang mampu menggandeng dan membuat pelaksanaan kegiatan ini tepat sasaran.

Strategi Pengembangan Blue Economy Wilayah Perbatasan Indonesia: Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau

“…Relevansi setiap entitas akan saling ketergantungan pada aspek peran dan fungsi, terlebih terhadap output atau outcome yang dihasilkan. Pemerintah dalam hal ini yang menjadi pemeran utama dalam pengimplementasian blue economy diwilayah pesisir (Dhani Akbar & Pratama, 2021).…”

GVC as a Tool for Sustainable Blue Economy of Coastal Community in Bintan Island

“…Bintan Island is one of the islands in the Kepulauan Riau Province. Most residents on Bintan Island are often referred to as coastal communities [1]. The position of the island which consists of more waters makes Bintan Island has maritime economic potential [2].…”

“…The application of the Blue Economy Principle is contained in the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number 28 of 2021 concerning the Implementation of Marine Spatial Planning. The contents of the Ministerial Regulation are as follows [3]: (1) The state provides protection for the interests of local communities, traditional communities, and coastal communities; (2) The state provides legal certainty, spatial certainty, certainty in trying to invest for users of marine space;…”