Strategi Penyelesaian Non Performing Financing Pada KSPPS BMT di Kabupaten Jepara

Abstract

High number of non performing financing (NPF) has a negative impact on Islamic Microfinance (BMT), that problems affect to financial performance in low condition, liquidity problems, as well as difficulties in covering operational costs, difficulties to payback financial obligations, and BMT will eventually losses then will be converted by reducing the amount of capital. That things will be resulting in the threat of sustainability. The aims of this study, are explain the strategies used by BMT`s in Jepara to solve their NPF. The research method used a descriptive qualitative approach, this research used purposive sampling, the criteria is the key person in carrying out steps to resolve NPF in their institutions. The research finding is, there are strategies to overcome the problems of high NPF. The strategy used by 2 models, first preventive action in the form of forming strong financing organs and carrying out effective financing analysis second curative action after the financing is disbursed (1) Customer Nurturing (2) Rescheduling, (3) Reconditioning, (4) Restructuring, (5) Collateral Confiscation through litigation and non-litigation. Other findings is (6) The strategy as solution through the organizational path that became afiliation of the KSPPS BMT.

Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalkan Perguliran Bermasalah di UPK-BKM Wilayah Kecamatan Pecangaan

“…Metode penanganan perguliran dana bermasalah dilakukan dengan melakukan (a) Revitalisasi pinjaman (Hazmi et al, 2011) Cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan partisipasi anggota laki-laki dan anggota perempuan untuk bisa saling menggantikan dalam pencairan dana diharapkan akan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dalam keluarga serta peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai hasil pemanfaatan dana pencairan secara efektif dan bertanggung jawab dalam keluarga hal tersebut juga meningkatkan partisipasi perempuan dikarenakan budaya patriarki didalam masyarakat yang memprioritaskan anggota keluarga laki-laki untuk berurusan dengan lembaga keuangan dengan alasan laki-laki dianggap lebih kuat dalam berurusan dengan lembaga keuangan. Perempuan di banyak negara sering diabaikan dan menjadi peminjam kelas dua setelah laki-laki (Arunachalam, 2007).…”