Strategy for Implementing Sustainable Public Procurement Policy in India

Kumar, Sanjay

doi:10.1007/978-3-031-08258-0_6

Cited by 1 publication

(1 citation statement)

References 5 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Selanjutnya penelitian (Friedman et al, 2020) merekomendasikan pengelolaan hutan masyarakat berbasis network governance khususnya pelibatan masyarakat sipil untuk menghindari konflik yang terjadi, (Ulfa, 2020) menemukan bahwa network governance adalah jawaban dari penciptaan Sustainable Public Procurement Policy di Indonesia karena melibatkan banyak partisipasi khususnya dari aktor diluar pemerintah sehingga dominasi kepentingan pemerintah yang menjadi salah satu penyakit kebijakan dapat diminimalisir. Terakhir dalam penelitian (Hudalah, 2017) network governance adalah jawaban dari pengelolaan semrawutnya pengelolaan Jakarta Metropolitan Area (JMA).…”

Section: -229unclassified

Network Governance Dalam Pemenuhan Ketersediaan Pangan Di Kota Malang

Hijri¹,

Kamil²,

Sadewo³

et al. 2021

tatasejuta

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini menjelaskan respon kebijakan terhadap alihfungsi lahan pertanian di Kota Malang dari perspektif Network Governance yang dicetuskan oleh Keith G. Provan. Ini berangkat dari fakta bahwa dalam kurun waktu lima tahun tahun terjadi alih fungsi lahan pertanian yang cukup masiv di Kota Malang sehingga mengancam keteresediaan pangan. Kerjasama yang dipotret melibatkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, dan Perum Bulog Subdivre Malang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian mengasilkan temuan bahwa implementasi tata kelola jaringan antar instansi sudah dijalankan dengan baik melalui program utama yakni kegiatan operasi pasar yang dimaksudkan untuk memberikan akses pangan kepada masyarakat dengan harga yang standart. Namun ada beberapa kendala dalam menjalankan tata kelola jaringan tersebut antara lain kualitas beras yang didistribusikan serta Kota Malang yang tidak memiliki Cadangan Beras Pemerintah Kota

show abstract

Section: -229unclassified