Studi Komparasi Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan

Abstract

Salah satu produk desentralisasi fiskal adalah pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Namun demikian, beberapa daerah kesulitan memenuhi kewajiban dalam bidang pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sejak didaerahkan sehingga menjauhi harga pasar sesuai amanat Undang-Undang. Dampaknya, saat NJOP disesuaikan dengan harga pasar, nilai PBB-P2 naik sangat tinggi dan berpotensi memberatkan masyarakat. Penelitian ini membandingkan upaya pemberian stimulus PBB agar masyarakat tidak merasa terbebani atas proses penyesuaian NJOP. Simulasi dilakukan dengan beberapa skema yang diterapkan untuk melihat dampak stimulus terhadap beban pajak di tahun terkait. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pemerintah daerah yang mengadopsi apa yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di masa lalu dan ada Pemerintah Daerah yang membuat skema lain. Jika dilihat dari sudut pandang pembayar pajak, skema yang diberikan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan lebih mudah diterima karena kenaikan ketetapan PBB tidak bisa melebihi 120% ketetapan pajak tahun sebelumnya, sedangkan skema yang lain berpeluang melebihi angka tersebut.

Tinjauan Ragam Metode Penilaian Massal

“…Namun penerapannya dapat diterapkan pada area yang lebih luas. Penerapan konsep-konsep penilaian massal berbasis AI dan SIG mungkin dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dari hasil penilaian, namun dengan proses penilaian massal yang masih sederhana di Indonesia, masih banyak institusi yang berkepentingan 11 belum optimal mengimplementasikannya (Safitra & Hanifah, 2022). 10 Dalam beberapa literatur diketahui bahwa terdapat gap antara nilai yang dicatat pada PPAT dengan nilai transaksi sebenarnya (Astutik, 2007) 11 Khususnya pemerintah daerah untuk kepentingan penerapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)…”

Rural And Urban Land And Building Tax Calculation Application (PBB-P2)

“…Within the realm of taxation, this technology facilitates the delivery of superior services to taxpayers, enhances data management efficiency, and provides more comprehensive analysis to support informed decision-making. (Prong, Lambey & Latjandu, 2023;Waleleng, Elim & Kindangen, 2022;Safitra & Hanifah, 2022) Taxes in Indonesia are a primary revenue stream for the state. Provincial Business Tax (PBB) substantially contributes to regional revenue and is utilized to fund regional growth and progress.…”