The Covid-19 pandemic and the failure to achieve tax targets over the past 5 years prompted the need to find a new tax base.  Environmental tax can be an option for state revenue. This study lists the advantages and challenges of implementing environmental taxes in Indonesia. Apart from that, this research also tries to examine the regulations that might encourage the implementation of environmental taxes in Indonesia. This study finds that the environmental tax applied in Indonesia has not met the criteria generally accepted in the international community.

Salah satu produk desentralisasi fiskal adalah pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Namun demikian, beberapa daerah kesulitan memenuhi kewajiban dalam bidang pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sejak didaerahkan sehingga menjauhi harga pasar sesuai amanat Undang-Undang.  Dampaknya, saat NJOP disesuaikan dengan harga pasar, nilai PBB-P2 naik sangat tinggi dan berpotensi memberatkan masyarakat. Penelitian ini membandingkan upaya pemberian stimulus PBB agar masyarakat tidak merasa terbebani atas proses penyesuaian NJOP. Simulasi dilakukan dengan beberapa skema yang diterapkan untuk melihat dampak stimulus terhadap beban pajak di tahun terkait. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pemerintah daerah yang mengadopsi apa yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di masa lalu dan ada Pemerintah Daerah yang membuat skema lain. Jika dilihat dari sudut pandang pembayar pajak, skema yang diberikan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan lebih mudah diterima karena kenaikan ketetapan PBB tidak bisa melebihi 120% ketetapan pajak tahun sebelumnya, sedangkan skema yang lain berpeluang melebihi angka tersebut.

This paper outlines international best practice in terms of the governance of mutual insurance companies, the key drivers of demutualisation and its implications. It examines demutualisation as a possible option for Indonesia’s AJB Bumiputera 1912, following its poor performance in recent years. It also provides relevant insight on governance issues and the demutualisation process within the context of the regulatory and supervisory framework for Indonesia Insurance Act No. 40/2014.Tulisan ini menguraikan praktik terbaik di dunia internasional dalam hal tata kelola perusahaan asuransi usaha bersama, factor-faktor apa saja yang dapat menjadi pendorong utama demutualisasi dan implikasinya yang dapat ditimbulkan dari kebijakan demutualisasi tersebut. Tulisan ini mengkaji demutualisasi sebagai pilihan yang mungkin untuk AJB Bumiputera 1912 di Indonesia, menyusul kinerjanya yang kurang baik dalam beberapa tahun terakhir. Tulisan ini juga memberikan wawasan yang relevan mengenai isu-isu tata kelola dan proses demutualisasi di Indonesia dalam kerangka peraturan dan pengawasan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi.

This research is conducted to find out the possibility of implementation of Value Added Tax as Indonesia local government’s potential revenue. There are not many forms of state or local government revenue in Indonesia and to include Value Added Tax as local government source of income could help to boost the local economy. While the introduction of new taxes is always challenging, it is still possible to improve the performance of the tax administration and thereby increase revenues by improving the efficiency and effectiveness of the tax administration. This paper is using literature review of other countries experience that already implements the policy of state value-added tax in their economy from a legal standpoint and how it will fit into Indonesia’s condition. This research shows that some rules and regulations need to be prepared in order to both implement and adjust to apply the state/local government Value Added Tax in Indonesia. Some approaches to improving the efficiency of tax administration have been pointed out in this report. Sharing of the VAT could be implemented in ways that would raise the efficiency of tax administration, including through increased administrative responsibilities and motivation by subnational government revenue officials.

Penelitian ini mengelompokkan pola untuk mengidentifikasi defisiensi yang dialami oleh BUMN di Indonesia dengan dasar hasil temuan BPK yang telah dipublikasikan dalam IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) dengan berfokus pada pengelolaan subsidi. Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam permasalahan yang dialami BUMN di Indonesia berdasarkan indikasi agency problems yang tercerminkan pada hasil temuan BPK. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pola temuan BPK terkait permasalahan pengelolaan subsidi yang berulang atas kinerja BUMN di Indonesia untuk memberikan gambaran pada pengelola BUMN di masa yang akan datang. Sumber data penelitian dibatasi pada IHPS Tahun 2016 hingga Tahun 2018 (diterbitkan BPK pada Tahun 2019) atau sebelum terjadi pandemi Covid-19. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang masih menjadi temuan dengan jumlah paling signifikan dan kecenderungan tren meningkat. Selain itu, tema pemeriksaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi, Operasional BUMN, dan Pengelolaan Subsidi menjadi temuan pemeriksaan atas SPI BUMN yang muncul berulang dengan jumlah permasalahan yang cukup signifikan. Secara spesifik mengenai Pengelolaan Subsidi, terdapat beberapa tema temuan yang sering terjadi diantaranya SOP yang belum disusun/tidak lengkap, SOP belum berjalan optimal, dan SOP tidak ditaati. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para pengelola BUMN perlu memperhatikan pelaksanaan SPI, terutama dalam penerapan penyusunan SOP secara lengkap serta pelaksanaannya yang harus diawasi agar ditaati dan proses bisnis pengelolaan subsidi dapat berjalan dengan optimal.