Studi Pustaka tentang Perkembangan Teknologi dan Peningkatan Kepatuhan Pajak: Apakah Berbanding Lurus?

Farida, Arif

doi:10.31294/moneter.v6i2.6183

Cited by 6 publications

(6 citation statements)

References 4 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…The descriptive qualitative method is a research approach that aims to produce data in the form of descriptions or written words (Yulianah, 2022). This research also applies a literature study approach to collect information relevant to the research focus from various sources such as books, journals, the internet, which are closely related to the dynamics of the social assistance program on electability in Indonesia in the 2024 general election (Farida, 2019). The qualitative method was chosen because it is in accordance with the research objective which is to find out whether social assistance by the government has an influence on the electability of legislative candidates and political parties in the 2024 general election.…”

Section: Methodsmentioning

confidence: 99%

Politics and Social Welfare: Dynamics of Social Assistance Programs on Electability in Indonesia

Achmad

2024

JWP

View full text Add to dashboard Cite

This research aims to analyze the relationship between political policy and social welfare, with a focus on the dynamics of the Social Assistance Program (Bansos) and its impact on electability in Indonesia. In a dynamic political context, social assistance programs have a significant role in shaping public perceptions of government performance. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. This research found that the main focus of social assistance is on the poor as the group most in need. Unfortunately, the practice of politicizing social assistance often occurs before general elections, obscuring its true purpose. Research notes cases of politicization, such as the use of the Family Hope Program as a campaign tool, detrimental to the essence of the welfare program. Regulatory reform, application of the concept of graduation, and policy focus on economic empowerment are crucial steps to maintain the effectiveness of social assistance, avoid the risk of politicization, and address the root causes of poverty in a sustainable manner. The decision of the Government and DPR to shorten the campaign period further increases the risk of politicization, especially with the existence of a socialization period which can be used to maneuver without sanctions. Criticism of the increase in the allocation of social assistance funds indicates the potential for pork barrel politics, where the government may use it selectively for the benefit of increasing electability. Increased supervision, transparency, political literacy, and a strong media role are key in overcoming the complex challenges of politicization of social assistance and pork barrel politics ahead of the elections.

show abstract

Section: Methodsmentioning

confidence: 99%

Politics and Social Welfare: Dynamics of Social Assistance Programs on Electability in Indonesia

Achmad

2024

JWP

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Hal ini didukung Nopiana & Natalia (2018) mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, oleh sebab itu dengan adanya penggunaan teknologi pada saat ini akan menciptakan kemudahan terhadap wajib pajak dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak serta akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. Diperkuat dengan hasil penelitian oleh Farida (2019) dan Andika & Yasa (2020) yang menunjukkan hasil bahwa kemajuan teknologi dan pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dengan menggunakan e-filling telah memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Perkembangan dan penggunaan (Teknologi Informasi Komunikasi) TIK berdampak positif terhadap penerimaan pajak (Mascagni et al 2021).…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Penggunaan teknologi harus memiliki manfaat dan kemudahan dalam mengoperasikan, oleh karena itu wajib pajak lebih memilih untuk memanfaatkan dan menggunakan teknologi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh Farida (2019), menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan perkembangan teknologi dengan terus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya, seperti penggunaan aplikasi e-filing, e-form, e-registration, e-payment, dan lainnya. Sehingga terbukti bahwa perkembangan teknologi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak merasa efisien, efektif, dan membantu dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.…”

Section: Modernisasi Sistemunclassified

“…Hasil ini membuktikan bahwa adanya modernisasi sistem maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nopiana & Natalia (2018), Farida (2019, dan Andika & Yasa (2020). Nopiana & Natalia (2018) memberikan bukti secara empiris bahwa dengan adanya penggunaan teknologi di kondisi saat ini maka akan menciptakan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.…”

Section: Pengaruh Modernisasi Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajakunclassified

See 1 more Smart Citation

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Hartinah

Kusumawati²,

Rasyid³

2022

Owner

View full text Add to dashboard Cite

Revenue in the tax sector in 2021 exceeds the target set at the beginning, but is inversely proportional to the receipt of the Annual Tax Return. This study aims to determine the role of tax socialization in moderating the relationship between taxpayer awareness, taxpayer morale, service quality, and system modernization on individual taxpayer compliance. This type of research is quantitative by using a sample of 100 individual taxpayers and using incidental sampling techniques. Data analysis used multiple linear regression analysis and Moderated Regression Analysis. The results of this study indicate that taxpayer awareness and modernization of the system have a positive effect on individual taxpayer compliance, but are not influenced by taxpayer morale and service quality. Socialization as a moderating variable can strengthen the effect of taxpayer awareness and modernization of the system on taxpayer compliance, but weakens the moral influence of taxpayers on individual taxpayer compliance at the North Makassar Tax Service Office, while for service quality it proves that socialization does not moderate the effect of service quality. on the compliance of individual taxpayers at the North Makassar Primary Tax Service Office

show abstract

“…Metode penelitian dalam paper ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk memperoleh data dan informasi penelitian. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis (Moleong, 2012), sedangkan pendekatan studi pustaka merupakan cara untuk memperoleh informasi penelitian yang berasal dari buku, internet yang terkait erat dengan fokus kajian penelitian (Farida, 2019). Dengan menggunakan data penelitian yang bersifat deskriptif, maka tulisan paper ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana alokasi anggaran hibah bansos yang dilakukan pemerintah ketika menjelang pemilihan presiden 2019.…”

Section: Metodeunclassified

Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas

Rahmanto

Firmansyah

Purwaningsih

et al. 2021

JWP

View full text Add to dashboard Cite

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah alokasi dana bantuan sosial oleh pemerintah mempengaruhi elektabilitas calon incumbent pada waktu pra-pemilihan presiden 2019. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature) untuk memperoleh data dan informasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan alokasi anggaran bantuan sosial mengalami peningkatan mendekati pemilihan presiden tahun 2019. Peningkatan belanja bansos secara bertahap dari 2016 sebesar 49,06 Triliun menjadi 58,96 Triliun tahun 2017 dan meningkat menjadi 83,91 Triliun pada 2018. Anggaran untuk program sosial juga mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 10,5 Triliun menjadi 14,09 Triliun pada 2017 dan semakin meningkat lagi pada 2018 dengan besaran 18,67 Triliun. Meningkatnya alokasi anggaran tersebut berbanding lurus dengan tingginya elektabilitas dari Jokowi sebagai kandidat petahana yang mencapai angka 50% lebih, unggul atas Prabowo Subianto yang kurang dari 40%. Ini menjadi indikasi bahwa program tersebut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan elektabilitas Presiden Jokowi menjelang pemilihan presiden 2019. Dapat dikatakan anggaran bantuan sosial merupakan salah satu bentuk politik Pork Barrel di Indonesia karena dijadikan sebagai suatu upaya politis dari incumbent melalui pengalokasian anggaran dalam program pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan meningkatkan elektabilitas pada pemilihan berikutnya. Sehingga disimpulkan bahwa politik anggaran pada bantuan sosial menjadi salah satu isu strategis yang dapat dimanfaatkan oleh setiap incumbent guna meningkatkan elektabilitasnya pada periode pemilihan berikutnya.

show abstract

Studi Pustaka tentang Perkembangan Teknologi dan Peningkatan Kepatuhan Pajak: Apakah Berbanding Lurus?

Cited by 6 publications

References 4 publications

Politics and Social Welfare: Dynamics of Social Assistance Programs on Electability in Indonesia

Politics and Social Welfare: Dynamics of Social Assistance Programs on Electability in Indonesia

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas

Contact Info

Product

Resources

About