Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak

Abstract

The Nominee Agreement in the agreement law in Indonesia is categorized as an agreementwhich indicates the creation of legal smuggling. This Agreement has not yet been regulated in the Civil Code but in reality it grows and develops in society, this agreement also fall into the category of unnamed agreement (Innominat Contract). This journal is a normative juridical study with the approach of statute, case approach and conceptual approach, this study aims to analyze and explain the Responsibility of Notary to the deeds of the law carried out by the parties in the deed of Nominee, from the description above, the result of this study is the Notary can be held accountablity to the making of the deed which is against the civil , Criminal, and also administrative laws. Because the nominee is not regulated, it aims to construct the law to overcome the unlawful acts committed in the nominee deed made by the Notary by using the Legal System Theory According to Lawrence Meir Friedman regarding the legal structure that should be more tightened security by MPD, MPW even up to MPN, / legal substance should be the clarity of norms, the existence of Nominee ban, to the provision of strict sanctions, the last about the legal culture that must be adapted to the culture in Indonesia, increase public awareness, even if the need to socialize about the nominee to the public.

Peran Notaris Dalam Menentukan Jangka Waktu Sewa-Menyewa Tanah Terhadap Warga Negara Asing

“…Peran seorang Notaris tercermin dari kewenangan yang dimilikinya, dimana menurut Ateng Syafrudin kewenangan diartikan sama dengan kekuasaan yang bersifat resmi yang diturunkan atau diberikan oleh undang-undang, dimana didalamnya termuat sebuah wewenang-wewenang (recths bevoegdheidheden). 13 Kewenangan seorang Notaris diatur pada UU Jabatan Notaris 02/2014, dan Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya dapat menimbulkan tanggung jawab 14 , karena Notaris merupakan pejabat yang sengaja diadakan oleh Negara dan diberikan sebagian wewenang Negara di bidang hukum perdata dan/atau pembuktian dengan produk berupa akta autentik yang kekuatan pembuktiaannya dikualifikasikan sempurna.…”

Akibat hukum terhadap jual beli tanah yang telah didahului perjanjian nominee dengan warga negara asing

“…WNA bisa memperoleh tanah atau hak milik hanya karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Dalam perkembangan dunia usaha dan bisnis saat ini, para pelaku usaha semakin giat bersaing, banyaknya kekayaan alam yang terkandung ditanah air ini serta peluang untuk mengembangkan usaha yang begitu besar, menggugah kreatifitas para investor dan pengusaha asing untuk berwirausaha di Indonesia (Pertiwi, 2018). Kepemilikan tanah dengan status hak milik pada WNA yang ada saat ini biasanya dilakukan dengan membuatkan perjanjian nominee (perjanjian pinjam nama), dimana warga negara asing meminjam nama dari warga negara Indonesia untuk melakukan jual beli tanah di Indonesia.…”

Legal Protection Against Sale and Purchase Agreement of Building Use Title in the Event of Default

“…A sale and purchase agreement of building use title drawn up based on an agreement cannot be separated from the occurrence of a violation by either party. 14 One form of these violations is an act that is against the law. The result of an act that is against the law (tort) is the exitence of loss for the aggrieved party.…”