The Authority of the Village Government in the Management of Village Funds during the Covid-19 Pandemic

Abstract

The Covid-19 emergency condition requires a change in the priority of using village funds, which was originally to finance government administration, development implementation, community development, and community empowerment switch to village cash direct assistance activities. Mekarsari Village basically had several priorities before the arrival of the Covid-19 pandemic, one of which was the improvement of infrastructure such as roads and government agencies such as village offices due to the earthquake that hit Lombok Island in mid-2018. The purpose of this study is to examine how the impact of the Covid-19 pandemic in Mekarsari Village is, then examine the authority of the Mekarsari Village Government in managing village funds in the Covid-19 pandemic era and how to optimize it, and examine what obstacles are faced by the Mekarsari Village Government in managing funds. village during the Covid-19 pandemic. In this study, the author applies the normative-empirical legal research method using a statutory, conceptual, and sociological approach. The results of the study indicate that the very broad function of the village government is the foundation for the sustainability of effective village government in carrying out local policies, especially in dealing with the Covid-19 pandemic. Then the Mekarsari Village Government has also established a village fund program to support village development so that they are able to optimally manage human and natural resources in order to alleviate new poverty due to the Covid-19 pandemic.

Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

“…Namun, selama pemberlakuannya terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Permasalahan (Hamdani & Fauzia, 2022). Peraturan Daerah ditetapkan oeh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).…”

Fungsi dan Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)

“…Perlu penjabaran lebih rinci secara hukum, agar kewajiban konstitusional tersebut benar-benar dijalankan secara baik, dengan menciptakan praktek-praktek pemerintahan yang terbuka, transparan dan senantiasa bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat secara luas, yang titik akhirnya adalah kesejahteraan secara nyata bagi masyarakat luas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hamdani & Fauzia, 2022).…”

Implikasi Perubahan Perizinan Tenaga Kerja Asing terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat

“…Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata dan investasi asing menjadikannya sebuah provinsi dengan jumlah orang asing yang cukup banyak (Hamdani & Fauzia, 2022). Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, pada jumlah Tenaga Kerja Asing yang terdata bekerja di Nusa Tenggara Barat sebanyak 91 orang hingga bulan Juni 2022 (Data.ntb.prov.co.id [Online]).…”