The Implementation of Surakarta Regional Regulation Number 2 Year 2008 About Disability Equlity of Transportation Facility Accessibility

Abstract

AbstrakPemenuhan HAM adalah salah satu indikator sebuah Negara Hukum, Indonesia sebagai Negara hukum mengamanatkan didalam batang tubuh UUD NRI 1945 tentang kewajiban Negara dalam memenuhi HAM bagi setiap warga Negara nya tanpa kecuali termasuk terhadap difabel, difabel adalah salah satu warga Negara yang rawan terkena diskrimasi.Perda Kota Surakarta No.2 Tahun 2008 tentang kesetaraan difabel mengatur mengenai hak dan kewajiban difabel serta kewajiban pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan difabel termasuk didalamnya aksebilitas fisik didalam sarana transportasi publik dan pelayanan publik. Supaya Perda tersebut bisa diimplementasikan disusunlah Perwali. Bentuk impelemntasi aksebilitas sarana transportasi publik di Surakarta ialah dengan adanya BST,Halte, dan bus Begawan Abiyasa.Setelah implementasi dijalankan ada upaya untuk peningkatan aksebilitas yakni dengan pengawasan perda,pembangunan terminal tirtonadi,dan koordinasi.Hambatan yang dialamai Pemerintah dalam upaya pemenuhan hak aksebilitas sarana transportasi public ialah permasalahan dana dan koordinasi antar lembaga. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi hak aksebilitas Perda No.2 Tahun 2008 tentang kesetaraan difabel di Surakarta melalui tiga proses yakni sosialisasi, koordinasi dan pelaksanaan serta pengawasan dan penilaian, yang semuanya sudah berjalan cukup baik namun masih memerlukan banyak pembenahan terutama dalam hal koordinasi pelaksanaan. Abstract The fulfillment of Human Rights is one of the indicators of a Legal State, Indonesia as a State of law mandated in the body of the 1945 Constitution of the State's obligation to fulfill human rights for every citizen of his country without exception including to the disabled, disabled is one of the citizens who are prone to discrimination. Perda Kota Surakarta No.2 Year 2008 about disability equality regulates the rights and obligations of the disabled and the obligation of government in realizing equality of disability including physical accessibility in public transportation and public service. In order to implement the regulation, regulation can be imple-