The Legal Consequences of a Notary Being Declared Bankrupt by A Court Decision (Case Study of Decision Number 20/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn Niaga Sby)

Judge, Zulfikar

doi:10.4108/eai.30-10-2021.2315742

Cited by 2 publications

(2 citation statements)

References 2 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Dalam menjalankan profesi sebagai notaris harus memenuhi segala ketentuan hukum yang ada serta menghindari kemungkinan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Kenotariatan. Begitupula dalam melaksanakan tugas jabatannya, notaris harus cermat, teliti dan tidak memihak dalam melaksanakan tugasnya (Judge, 2022).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Status Hukum dan Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terhadap Akta yang Dibuatnya

Alexandros,

Sudiro

2023

SLJIL

View full text Add to dashboard Cite

Notaris yang dipidana di bawah lima tahun dalam persidangan Majelis Pengawa Notaris hukuman yang dikenakan adalah pemberhentian sementara meskipun dalam faktanya hukuman sementara tersebut tidak merujuk pada ketentuan UUJN yang paling singkat 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan paling lama karena hukuman sementara berarti mengikuti lamanya hukuman. Belum adanya aturan dalam UUJN terkait sanksi bagi notaris yang dijatuhi hukuman di bawah lima tahun tentu akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan sanksinya. Penulis tertarik untuk meninjau dan mendalami permasalahan terkait analisis kedudukan hukum terhadap Notaris dan PPAT yang dipidana di bawah lima tahun dan pertanggungjawabannya terhadap akta yang dibuatnya secara komprehensif. Ada 2 (dua) jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian ini dilakukan dengan meneliti dan menganalisis mengenai asas-asas, norma, kaidah, dan peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran), sehingga jika dikaitkan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini maka metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang paling sesuai. Hasil penelitian menyatakan bahwa setelah Notaris selesai menjalani masa hukuman maka Notaris tersebut dapat menjabat kembali sebagai Notaris tanpa perlu adanya prosedur pengangkatan kembali sebagai Notaris. Apabila Notaris menjalankan jabatannya secara tidak berhati-hati dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti peraturan yang tertera di Undang-Undang Jabatan Notaris atau UUJN maka notaris dapat diancam dengan hukuman perdata, pidana maupun administrasi seperti pemberhentian sementara maupun pemberhentian dengan tidak hormat.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Status Hukum dan Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terhadap Akta yang Dibuatnya

Alexandros,

Sudiro

2023

SLJIL

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…This creates an opportunity for several Notaries to be willing to hold concurrent positions as Advocates. Even though this violates Article 17 paragraph (1) letter e UUJN, which states that Notaries are prohibited from holding the same position as Advocates (Judge, 2022)…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

Analysis of Violations of the Office of a Notary as an Advocate Based on a Sharia Perspective

Adriansyah,

Jefri Kurniawan

2024

JII

View full text Add to dashboard Cite

A notary is a public official with the authority to do authentic deeds. In Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, article 17 paragraph (1) states that Notaries are prohibited from holding the same position as Advocates. However, there have been cases of notaries holding concurrent positions as advocates. This research further examines violations of notaries who hold concurrent positions as advocates based on a sharia perspective. This research uses a normative juridical research method. The data used in this research is secondary data. Secondary data includes primary legal materials and secondary legal materials. The primary material used is regulations, while the secondary material used is literature related to this research. In this research, the author used qualitative data analysis to produce descriptive data. Based on the research results, notaries cannot violate the established code of ethics in their positions. This is because if a notary violates the professional code of ethics, it means that the Notary is violating the oath in Islam called the karat oath. Violations of the Code of Ethics for Notaries with Multiple Positions in the view of Islamic law are prohibited to avoid conflicts of interest or conflicts of interest. In the Islamic religion, it is also said that every profession must be carried out diligently (Putin). The prohibition on holding multiple positions for notaries also aligns with independence (al-istiqlaliyah) in the legal field. This independence can only be captured in other professions within the notary public. Apart from that, this is also in line with the principle of professionalism, in which the concept of Sharia is referred to as al-qowiy.

show abstract

The Legal Consequences of a Notary Being Declared Bankrupt by A Court Decision (Case Study of Decision Number 20/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn Niaga Sby)

Cited by 2 publications

References 2 publications

Status Hukum dan Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terhadap Akta yang Dibuatnya

Status Hukum dan Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terhadap Akta yang Dibuatnya

Analysis of Violations of the Office of a Notary as an Advocate Based on a Sharia Perspective

Contact Info

Product

Resources

About